Merdeka.com - Surat protes pencekalan Ketua DPR Setya Novanto yang rencananya akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo kabarnya ditunda. Sebelumnya, protes pencekalan itu menjadi keputusan rapat Badan Musyawarah.

Sekjen DPR, Ahmad Djuned, mengatakan, pihaknya belum menerima surat protes pencekalan dari pimpinan.

"Kemarin kita ada rapat, belum sampai (belum sampai ke sekjen)," kata Djuned di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).

Djuned menjelaskan, pimpinan DPR, fraksi dan AKD telah menggelar rapat Bamus untuk menindaklanjuti surat protes pencekalan Setnov. Sayangnya, Ahmad enggan membocorkan hasil pembahasan dalam rapat tersebut.

"Kemarin kita hanya rapat bamus dan maaf kami tidak bsa menyampaikan hasil rapat bamus karena itu tertutup," terangnya.

Pihaknya juga membantah tengah melakukan kajian terkait surat protes pencekalan Ketua Umum Partai Golkar itu sebelum dikirimkan kepada Presiden.

"Oh enggak. Kajian kami enggak. Enggak ada enggak," klaim Djuned.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku mendapat informasi nota keberatan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto ditunda. Namun, Bambang enggan berkomentar soal alasan ditundanya surat itu kepada Presiden Joko Widodo.

"Tanya pimpinan, saya engar informasinya, pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke presiden," kata Bambang.

Bambang mengusulkan surat tersebut sebaiknya memang ditunda. Hal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan politik nasional. Dia juga menyarankan, polemik pencekalan Setnov menjadi ranah Komisi III bukan pimpinan DPR.

"Sebetulnya, bagusnya supaya tidak ada kegaduhan baru. Kami menyarankan persoalan nota protes‎ itu jangan jadi domain pimpinan, jadi domain komisi III saja," tegasnya.

Badan Musyawarah juga disebut telah menyepakati soal penugasan ke Komisi III untuk menyelidiki prosedur pencekalan Setnov oleh Ditjen Imigrasi. Bambang mengungkapkan Bamus hanya menyampaikan pemberitahuan saja terkait protes dari pimpinan DPR terkait pencekalan Setnov.