Setelah Andi Mallarangeng, siapa berikutnya?

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pembangunan proyek pusat sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tersangka pertama yang ditetapkan yakni seorang Kabiro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Deddy Kusdinar. Deddy merupakan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek senilai Rp 2,56 triliun itu.

Selang beberapa bulan, KPK menetapkan tersangka kedua. Penetapan tersangka kedua ini merupakan suatu terobosan baru bagi lembaga antikorupsi yang telah berdiri selama 9 tahun itu. Pasalnya, baru kali ini KPK menetapkan seorang Menteri aktif dalam Kabinet Indonesia Bersatu Presiden SBY. Lembaga di bawah pimpinan Abraham Samad menetapkan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka. Andi dijadikan tersangka saat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Hal ini sekaligus membuktikan ‘nyanyian’ dari Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin saat dirinya ditangkap atas kasus suap Wisma Atlet, Palembang. Nazaruddin menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Mallarangeng disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus Hambalang tersebut.

Beberapa pengamat menilai keterangan dari suami Neneng Sri Wahyuni itu mulai terbukti kebenarannya. Dengan penetapan tersangka Andi, dugaan semakin kuat mengarah ke Anas. Beberapa bukti menyebut bahwa terdapat aliran dana proyek Hambalang mengalir ke kongres pemenangan Anas saat pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung.

Sementara itu, hasil laporan audit investigasi Hambalang nama Menteri Keuangan Agus Martowardoyo disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab. Agus merupakan pihak yang menandatangani proses pencairan dana proyek Hambalang yang diajukan dari Kemenpora.

Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal mengatakan Agus lah sebagai dalang dalam kasus ini. Selain Agus, Rizal menuding bekas Dirjen Anggaran Kemenkeu Anny Ratnawati dan pejabat eselon 1 Kementerian PU seharusnya juga ditetapkan sebagai tersangka.

Marajuk pada hasil laporan investigasi BPK, Agus berperan dalam hal menyetujui dispensasi waktu pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) TA 2010 yang diajukan Sekretaris Kemenpora. Padahal diketahui, pengajuan tersebut sudah kadaluarsa, melebihi batas waktu yang sudah diatur PMK 69/PMK.02/2010. Agus juga menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak meskipun terdapat beberapa kejanggalan dalam kontraknya.

Kejanggalan itu yakni terkait alokasi anggaran belum tersedia dalam APBN. Kemudian, saat permohonan pencairan anggaran tidak diajukan oleh Menpora tetapi hanya ditandatangani Ses-Kemenpora. Lalu, pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum tidak ditandatangani oleh Menteri PU, melainkan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU. Dan yang terakhir, RKA KL Kemenpora TA 2010 yang menunjukkan pekerjaan dibiayai lebih dari satu tahun anggaran belum ditetapkan.

Hasil laporan audit investigasi BPK juga menyebut Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto terlibat dalam kasus ini. Joyo sebagai pihak yang berperan menerbitkan sertifikat tanah Hambalang. Dalam penerbitan itu, diduga Joyo menerima sejumlah uang untuk mempercepat proses penerbitannya. Selain Joyo, Bupati Bogor Rachmat Yasin juga tertulis dalam hasil laporan BPK itu. Yasin diduga pernah ditemui Deddy Kusdinar dan Wafid Muharram terkait pembuatan site plan proyek pembangunan sport center Hambalang.

Kasus Hambalang ini ibarat pohon besar yang banyak ranting dan dahannya. Salah satu pimpinan KPK Zulkarnain sempat mengatakan demikian karena kasus Hambalang merupakan kasus korupsi kategori Grand Corruption yang melibatkan banyak pihak. Hambalang sebuah pohon besar dan ranting-ranting maupun dahannya merupakan anak kasus dari pengembangan kasus Hambalang.

Untuk itu, pihaknya akan mengusut secara keseluruhan dimulai dari akarnya hingga ke satu persatu ranting dan dahannya. Penetapan tersangka Deddy dan Andi hanyalah anak tangga pertama dan masih akan ada tersangka-tersangka lainnya jika ditemukan dua alat bukti yang cukup.

"Ibarat pohon, kita melihat sampai ke pokok-pokok pohon, dahan, dan rantingnya. Di sana nanti kita melihat alat-alat buktinya yang dikatakan sudah ditemukan. Itu juga kita lihat kekuatannya, keterkaitannya satu sama lain sehingga meyakinkan," ujarnya kala itu, Jumat (12/7).

Dalam acara akhir tahun KPK kemarin, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto meminta dukungan dan doanya kepada publik untuk bisa menuntaskan kasus-kasus yang sedang ditangani pihaknya. KPK juga mengaku akan meningkatkan kecepatan dalam pengusutan kasus-kasus yang tergolong kasus korupsi kategori Grand Corruption. Termasuk pun kasus Hambalang. Disinyalir, awal tahun akan ada penetapan tersangka baru di kasus ini.

"Soal Hambalang, tahun ini kayaknya tidak ada tersangka baru. Tahun-tahun ke depan doa dan dukungan Anda semoga menyertai KPK sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban KPK,” ujarnya, Kamis (27/12) sore.

Lalu, siapakah yang akan menjadi tersangka Hambalang berikutnya setelah Andi?