Setahun memerintah, Jokowi belum sepenuh hati berantas korupsi
Merdeka.com - Satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dianggap tidak banyak memberikan perubahan lebih baik. Justru pelemahan penegakan hukum secara sistematis dilakukan dengan memperlemah peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan salah satu mahasiswa dalam orasi yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Malang di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
"Satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum menunjukkan keberhasilan yang berarti. Pemerintah belum sepenuh hati memberantas korupsi," kata Alif Nurmukti, selaku koordinator aksi di Malang, Selasa (20/10).
Massa membentangkan spanduk, banner dan poster bernada protes atas peran Pemerintah Jokowi dan DPR dalam pelemahan KPK. Mereka menggelar orasi secara bergantian, setelah sebelumnya keliling kota dengan sepeda motor.
Para mahasiswa membentangkan poster 'Presiden Jokowi Harus Tegas, KPK Harga Mati, DPR Wakil Koruptor, KPK Not For Sale, KPK Impoten Koruptor Ngaceng' dan 'Kami Mengutuk Keras Pelemahan KPK'. Mereka menuntut agar Pemerintah dan DPR membatalkan usulan revisi undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang justru akan melemahkan peran-perannya
"Jika ingin melemahkan rakyat, ingin memiskinkan rakyat, memperbudak rakyat, maka KPK harus dilemahkan. Tapi jangan berharap itu terjadi, KPK akan bertahan selamanya, kami akan terus mengawal," tutur Alif.
Jika revisi itu tetap dilakukan maka keberadaan KPK hanya akan menjadi macan ompong, seperti penegak hukum yang lain. KPK tidak akan bisa melakukan penuntutan dan beralih fungsi hanya sebagai lembaga pencegahan. KPK hanya menangani kasus di atas Rp 50 miliar yang usianya dibatasi hanya 12 tahun.
Upaya-upaya pelemahan terjadi di massa pemerintahan Joko Widodo, bahkan usulan revisi undang-undang KPK disinyalir dari Pemerintah alias Presiden. Kapasitas Jokowi semakin tampak hanya sebagai petugas partai.
"Belum ada itikat baik dari pemerintahan Jokowi, dia belum berpihak kepada keadilan. Tidak ada guna rakyat membayar pajak, jika setoran pajaknya akan dikorupsi," katanya.
Massa menuntut kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menandatangi kesepakatan yang menyatakan bahwa DPRD Kota Malang menolak revisi tersebut. Setiap fraksi diminta menandatangani kesepakatan tersebut untuk dikirimkan ke DPR.
Massa juga menyebut sekian kegagalan yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi, di antaranya perekonomian yang menimbulkan dampak banyaknya PHK. Penyelesaian kabut asap yang dianggap lamban dan lain-lain.
Beberapa massa sempat berusaha memanjat pagar, saat para anggota DPRD tidak juga menemui mereka. Namun sebagian dari mereka berusaha menenangkan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Beri Somasi Kedua Kepada Jokowi Agar Minta Maaf Karena Kecurangan Pemilu
Somasi pertama dikirim oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 9 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah
Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya
Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Baca Selengkapnya