Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pukat UGM Beri Rapor Merah Pemberantasan Korupsi

Rabu, 21 Oktober 2020 06:33 Reporter : Purnomo Edi
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pukat UGM Beri Rapor Merah Pemberantasan Korupsi Pelantikan Jokowi-Maruf. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM memberikan rapor merah di bidang pemberantasan korupsi dalam setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Rapor merah di bidang pemberantasan korupsi ini diberikan karena sejumlah alasan.

Peneliti Pukat UGM, Zaenurrohman mengatakan, lumpuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi salah satu indikatornya.

"Rapor merah itu adalah nilai di bidang pemberantasan korupsi yang tepat untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kenapa dikatakan rapor merah karena dalam satu tahun ini yang pertama KPK lumpuh. Lumpuhnya KPK disebabkan karena revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi dan parlemen," katanya, Selasa (20/10).

Dia menilai lumpuhnya KPK ini karena di satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak melakukan pengungkapan kasus besar. Selain itu, KPK pun kehilangan independensi karena ada campur tangan pemerintah.

"Dalam satu tahun Jokowi-Ma'ruf, KPK lumpuh tidak bisa bongkar kasus strategis, kakap. KPK juga kehilangan independensi karena UU revisi itu memberikan kesempatan campur tangan pemerintah ke dalam institusi KPK," tegasnya.

Selain di bidang pemberantasan korupsi, Zaenurrohman mengungkapkan, di sektor penegakan hukum pun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pun lumpuh. Dia menyebut jika kepolisian dan kejaksaan saat ini justru tengah tersangkut skandal mafia hukum.

"Kepolisian dan kejaksaan juga dirundung persoalan besar yaitu skandal mafia hukum dalam kasus Joko Chandra. Jadi menurut saya kasus Joko Chandra merupakan fenomena gunung es persoalan institusi penegak hukum dalam setahun ini tidak ada program reformasi institusi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan wakilnya," terangnya.

Dia menuding dengan skandal mafia hukum ini membuktikan jika kepolisian dan kejaksaan belum bisa menjadi institusi yang andal dan dapat dipercaya secara efektif untuk memberantas kasus korupsi.

"Jika dilihat dari visi misi Jokowi-Ma'ruf Amin, penegakan hukum bebas korupsi dan pemerintahan bersih. Misi ini jelas gagal dicapai Jokowi Ma'ruf satu tahun ini. Justru satu tahun ini terjadi kemunduran yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya maupun dibandingkan periode sebelumnya," pungkas Zaenurrohman. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini