Merdeka.com - Sektor pendidikan dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin banyak mendapatkan kritik dari sejumlah pihak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dianggap belum cukup baik dalam memperbaiki kondisi pendidikan di Tanah Air.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani mengatakan pihaknya menghargai masukan dan pendapat sejumlah pihak tersebut. Menurutnya, Kemendikbud akan selalu bekerja keras demi pendidikan di Indonesia.

"Kemendikbud menghargai opini dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Fokus utama kami adalah untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan pendidik di Indonesia. Kemendikbud terbuka untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang berniat baik memberikan kontribusi positif guna mencapai tujuan ini," kata Evy kepada wartawan, Senin (26/10).

Evy menyebut, beragam transformasi yang kini dilakukan Kemendikbud saat pandemi Covid-19 merupakan upaya guna menciptakan masyarakat yang maju.

"Transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan saat ini bertujuan agar masyarakat dapat maju, bangkit, dan pulih, khususnya dari situasi pandemi Covid-19," ujarnya.

Kendati banyak dikritisi sejumlah pihak, Evy membeberkan sejumlah upaya yang telah pihaknya lakukan guna memajukan pendidikan di negeri ini. Sebut saja program penyesuaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja supaya dapat digunakan leluasa untuk kebutuhan sekolah di masa pandemi.

Kemendikbud, lanjut Evy juga membantu mahasiswa di tengah pandemi ini dengan melonggarkan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT (semacam SPP) secara mencicilnya. Selain juga memberikan izin untuk penundaan UKT jika memang tak memungkinkan untuk membayar, penurunan UKT, serta pemberian beasiswa dan bantuan infrastruktur.

"Penyaluran bantuan kuota data internet kepada seluruh guru, siswa, mahasiswa, dan dosen. Penyaluran bantuan kuota internet berjalan sesuai rencana, di mana pada Oktober periode pertama mencapai 35,7 juta peserta didik dan pendidik," kata Evy.

"Alokasi penerima PIP (Program Indonesia Pintar) pendidikan dasar dan menengah mencapai 18,1 juta siswa. KIP Kuliah sebanyak 200 ribu mahasiswa," lanjut dia.

Terakhir, Evy mengajak semua pihak untuk bergotong royong memberikan dampak yang nyata bagi bangsa Indonesia.

"Mari kita terus bekerja bersama dan bergotong royong memberikan kontribusi nyata untuk masa depan yang lebih baik bagi negara kita," pungkasnya.

Pembangunan Pendidikan Setahun Jokowi-Maruf

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyoroti perkembangan dunia pendidikan Tanah Air di tangan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, kualitas pendidikan setahun terakhir masih jalan di tempat.

"Pendidikan kita masih jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran akibat pandemi dan kebijakan pendidikan yang tidak jelas arahnya," cetus Koordinator Nasional JPPI itu kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Dia mempertanyakan langkah Jokowi menggabungkan pendidikan dasar serta menengah dengan pendidikan tinggi dalam satu kementerian. Toh, kata dia, belum ada terobosan yang menonjol setelah dilakukan penyatuan tersebut.

"Meski pendidikan tinggi dan Dikdasmen (pendidikan dasar dan menengah) sudah disatukan, tapi belum ada langkah terobosan atas sinergi ini. Bahkan misalnya, problem kualitas guru di sekolah masih menjadi urusan Dikdasmen, belum menjadi persoalan yg terintegrasi juga di perguruan tinggi (LPTK)," papar dia.

Ubaid menilai, selama setahun ini pendidikan rakyat cenderung diabaikan. Pemerintah dilihatnya cenderung fokus memperhatikan pada pendidikan formal.

"Setahun ini pendidikan rakyat diabaikan. Pemerintah terlalu fokus di pendidikan formal. Sementara pendidikan non formal dan pendidikan berbasis masyarakat tidak mendapat tempat dan perhatian pemerintah," jelasnya.

Belum lagi masalah tata kelola sekolah dan implementasi kebijakan pendidikan yang dilihat Ubaid masih buruk.

"Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu sentral yang masih tersumbat di level bawah. Akibatnya memperburuk tata kelola sekolah, kualitas pendidikan, dan melemahkan partisipasi masyarakat," ungkap dia.

Soal terobosan yang diinisiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, yakni Merdeka Belajar, Ubaid menilai hal itu hanyalah produk gagal. Belum lagi soal dugaan masuknya sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR RI itu.

"Pasal pendidikan di UU Cipta Kerja adalah kado satu tahun Jokowi-Amin. Kado yang menyengsarakan rakyat. Karena pendidikan tidak lagi menjadi hak rakyat dan tanggung jawab negara tapi berubah diserahkan ke pasar bebas yang komersil," tegas Ubaid.

Ubaid berharap ada evaluasi atas kondisi pendidikan saat ini di sisa empat tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Mumpung baru satu tahun sebaiknya ini dievaluasi dan perlu inovasi dan terobosan-terobosan baru. Juga perlu dipikirkan bahwa kebijakan itu tidak cukup dibuat tapi juga harus dipikirkan soal bagaimana bisa diimplementasikan di lapangan," pungkas dia.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com