Merdeka.com - Rencana Tim Pengawas (Timwas) Century untuk meminta bukti rekaman, kaset dan transkip pertemuan 9 Oktober tampaknya akan mengalami hambatan. Sebab, pemerintah menilai Timwas Century bukan aparat hukum maupun lembaga yang berhak meminta dokumen milik negara.

"Setahu saya, DPR apalagi Timwas bukan lembaga penegak hukum, bukan juga lembaga yudikatif. Kalau mereka nanti meminta, saya lagi pikir-pikir," kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (13/9).

Tak hanya itu, permintaan untuk mendapatkan dokumen milik negara itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Permohonan baru dapat dilakukan jika DPR meminta secara resmi, yakni dengan persetujuan Ketua DPR Marzuki Alie.

"Kalau memang ada yang minta, seperti kemarin saya dengar Timwas, saya kira harus lembaga DPR yang meminta, adalah ketua DPR bukan Timwas," tandasnya.

Menurut Dipo, permintaan untuk mendapatkan rekaman, kaset dan transkip hanya bisa dilakukan melalui ketua KPK, Kapolri maupun Jaksa Agung.

"Karena saya pikir Timwas bukan penegak hukum, tapi parlementer," ucapnya.

Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) Century berencana meminta rekaman pertemuan terbatas antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sejumlah pejabat tinggi negara pada 9 Oktober 2008. Usai memenuhi undangan Timwas Century di Gedung DPR kemarin, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menegaskan dalam pertemuan itu tak ada pembahasan soal bail out Bank Century.

"Tadi secara resmi kita akan menulis surat kepada pemerintah, notulen baik tertulis maupun rekamannya," ujar pimpinan rapat Pramono Anung di Gedung DPR, Rabu (12/9).

Sebelum rapat ditutup, seluruh fraksi ketika ditanya menyatakan setuju untuk memutar rekaman tersebut. "Karena ada yang minta rekaman dari Fraksi Golkar kemudian diperkuat PPP, maka saya tanya satu persatu fraksi lainnya," katanya.