Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Indonesia sedang mengalami obesitas regulasi. Hal itu ditandai dengan banyaknya regulasi yang mengikat, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan data, kata Pramono, total regulasi di Tanah Air sebanyak 42.000. 42.000 Aturan itu merupakan gabungan dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Keputusan Presiden (Kepres).

Kemudian Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Wali Kota, dan Peraturan Bupati.

"Sehingga Indonesia dapat dikatakan sedang mengalami obesitas regulasi. Benar-benar ini menjadi problem yang sangat serius bagi bangsa kita," kata Pramono saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien di Ballroom Grand Hyatt, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta, Rabu (28/11).

Seminar Nasional ini dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Ada juga Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Dubes RI untuk Korea Selatan Umar Hadi, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Pramono melanjutkan, banyaknya regulasi memicu rendahnya produktivitas anak bangsa dan pembangunan nasional. Selain itu, obesitas regulasi menjadikan peringkat Indonesia terendah dalam pelbagai penilaian di dunia internasional.

Sebagai contoh, indeks kualitas peraturan atau regulatory quality index yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada 2016, menempatkan Indonesia pada kedudukan 93 dari 193 negara. Peringkat ini lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

"Padahal Indonesia baik oleh Bank Dunia McKinsey diprediksi pada tahun 2045 akan menjadi empat atau lima kekuatan ekonomi dunia," sambungnya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah mewanti-wanti agar kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk memangkas regulasi yang tidak penting. Jokowi juga kerap menekankan agar pelbagai pihak terkait tidak membuat Undang-Undang yang justru menghambat kemajuan bangsa.

"Tidak jarang regulasi membatasi keluwesan pemerintah dan mengakibatkan pembangunan nasional menjadi terhambat," tegasnya.

Secara terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengatakan obesitas regulasi menghambat perekonomian Indonesia. Dia menyebut, ada empat hal yang menyandera regulasi di Tanah Air.

Satu, kualitas regulasi rendah. Dua, jumlah regulasi terlalu banyak. Tiga, kurangnya pemahaman pembuat regulasi. Selama ini, kata Teten, regulasi dianggap sebagai satu-satunya kebijakan.

"Empat, tanpa ada otoritas tunggal. Kita rasakan kenapa regulasi banyak, karena tanpa otoritas tadi," kata dia.