Merdeka.com - Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dinamika perkembangan ormas dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami metamorfosis sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola negara. Maka dari itu perlu adanya pembinaan dari stake holder dalam hal ini pemerintah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan menggelar acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Nasional dan Regional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ormas Regional Tengah di Hotel Royal Darmo Yogyakarta, Rabu (17/7).

"Sebagai salah satu pelaksanaan dari amanat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas," kata Sesditjen Polpum, Didi Sudiana dalam sambutannya.

"Saya memandang forum ini sangat tepat dan strategis. Ormas dapat di dorong untuk dapat membantu dalam tegaknya kedaulatan bangsa ini, di mana saat ini banyak ancaman bagi Bangsa Indonesia. Saya ingin banyaknya ormas yang ada bisa bersatu. Bahu membahu menjadi satu kesatuan dalam bingkai NKRI. Jangan sampai kehadiran ormas ini malah menjadi potensi timbulnya konflik," lanjutnya.

Di tempat yang sama, dalam sesi pemaparan, Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri Lutfi TMA, berbicara tentang pentingnya peran ormas dalam pembangunan. Jika dilihat, ormas pada masa perjuangan bisa mandiri dan membantu usaha kemerdekaan. Lutfi berharap ormas masa kini eksistensinya tidak tergantung dari anggaran pemerintah.

"Kami berharap Ormas bisa membantu usaha pembangunan. Namun harus diingat, agar dalam membantu usaha pembangunan tersebut Ormas tidak mengambil peran aparat penegak hukum, karena perbuatan ini dilarang dalam Undang-Undang," tegas Lutfi.

Hadir juga sebagai narasumber dalam acara ini Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DIY Agung Supriyanto, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Ormas Kedeputian I Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Budi Susanto serta Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik M. Ari Setiawan.