Merdeka.com - Bupati Alor Amon Djobo menyesalkan sikap DPP PDIP yang menarik rekomendasi dan dukungan kepadanya dan wakil bupati pada Pilkada serentak tahun 2017. Menurutnya, video kemarahannya yang memicu pencabutan dukungan itu tidak terkait politik, melainkan urusan pemerintahan.

Pencabutan rekomendasi dan dukungan itu buntut beredarnya video saat Amon memarahi serta mengusir dua staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor pertengahan April lalu. Pada video itu, dia mengumpat Mensos Tri Rismaharini dalam kemarahannya.

Amon menjelaskan, saat itu juga dia dan dua staf Kementerian Sosial yang dimarahi langsung saling memaafkan. "Sudah langsung selesai saat itu dan sudah saling memaafkan. Tetapi kenapa saat ini baru videonya diunggah dan menjadi viral lalu ditanggapi oleh PDI Perjuangan. Ini sangat disesalkan," ungkap Amon Djobo kepada wartawan, Kamis (3/6).

Dia menambahkan, apa yang terjadi dalam video viral itu merupakan urusan pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan di Alor, dia memarahi staf Kementerian Sosial terkait urusan pemerintahan, bukan urusan politik.

"Bila digiring ke ranah politik maka itu sangat disesalkan dan sangat tidak patut. Harus dipahami substansi persoalan saya memarahi kedua staf tersebut. Bantuan pelayanan kemanusiaan yang disalurkan oleh Kemensos itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme, dalam tataran pemerintahan," jelasnya.

Masih menurut Amon, apa pun jenis bantuan yang disalurkan dari pemerintah pusat melalui kementerian, atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi korban bencana Siklon Tropis Seroja di Alor, seharusnya melalui pemerintah daerah. Karena itu merupakan dana dari pemerintah pusat, bukan dana dari partai politik atau uang pribadi.

Dalam video yang beredar itu, menurut Amon, dia sama sekali tidak menyentuh ranah politik. Yang dimarahinya adalah staf Kemensos bukan petugas partai, dia juga mengaku tidak menyebut nama partai politik apa pun.

Amon menambahkan partai politik hanyalah sarana. Yang lebih utama adalah figur yang menjadi pilihan rakyat, sehingga penarikan atau pencabutan surat rekomendasi dan dukungan dari DPP PDIP tidak memengaruhi semangatnya untuk melayani masyarakat.

Dia juga meminta agar polemik dari beredarnya video itu segera diakhiri. "Kalau salah mengaku salah, kalau benar katakan benar. Jangan berkelit dan pahami substansi persoalan," tutupnya.

Siap Jadi Oposisi

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Alor Enny Anggrek menyatakan siap menjadi oposisi di daerah itu.

"DPP mengeluarkan surat pencabutan rekomendasi dan dukungan ya kita sebagai partai oposisi saja to," ucapnya.

Enny menyatakan mendukung langkah yang diambil DPP PDI Perjuangan. Dia pun siap menempuh jalur hukum jika diperintahkan.

"Kalo kita tidak mengambil langkah hukum, bagi saya nanti akan ada orang lain yang jadi korban lagi. Kalo kita pembiaran otomatis ada orang lain lagi ke depan siapa lagi," ujarnya melalui telepon, Kamis (3/6).

Menurut Enny, DPP PDI Perjuangan akan mengambil langkah yang diperlukan. "Saya tunggu saja perintah dari PDI Perjuangan, kalo DPP PDI Perjuangan sendiri yang mengambil langkah hukum ke Mabes Polri silakan, atau memerintahkan saya untuk mengambil langkah hukum ke Polres Alor atau Polda NTT silakan. Saya siap jalani perintah dan arahan dari DPP PDI Perjuangan," tutupnya.