Serapan APBD terendah se-Indonesia, Bupati Tangerang berdalih hati-hati
Merdeka.com - Bupati Tangerang A Zaki Iskandar mengakui, penyerapan anggaran dan belanja daerah Kabupaten Tangerang hingga memasuki kuartal III masih rendah. Tercatat, memasuki triwulan ke empat ini penyerapan belanja daerah baru 38 persen dari Rp 5 triliun APBD Kabupaten Tangerang.
"APBD belum terserap, karena banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang sedang dalam tahap finishing," kata Zaki dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan empat daerah dengan serapan belanja terendah se-Indonesia. Kabupaten Tangerang menduduki peringkat pertama dengan raihan 38 persen. Presiden berharap, Pemda bisa memaksimalkan penggunaan anggaran agar roda perekonomian daerah dapat berputar positif.
Namun Zaki menegaskan, dana tersebut bukan sengaja mengendap dan diendapkan di bank. Tetapi lebih kepada kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
"Itu prinsip kami," tegasnya.
Karena, lanjutnya, prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran lebih baik dari pada berurusan dengan hukum di kemudian hari.
Menurutnya, anggaran yang belum terserap oleh Pemkab Tangerang itu meliputi sejumlah proyek yang sedang berlangsung. Seperti RSUD Pantura di Pakuhaji, stadion mini kecamatan, kantor keagamaan kecamatan, pembangunan jalan oleh Dinas Binamarga dan pembangunan gedung-gedung oleh Dinas Cipta Karya.
"Semua itu sedang dalam proses penagihan, dan penyelesaian fisiknya," beber Bupati Tangerang.
Pekerjaan lainnya, yang menyediakan anggaran besar, ialah pembebasan lahan untuk jaringan jalan, seperti Jalan Cibadak-Tigaraksa, pelebaran Jalan Cikupa-Pasar Kemis, pembebasan lahan sebagian untuk sports center serta anggaran untuk KPUD Kabupaten Tangerang guna pelaksanaan Pilkada 2018.
Zaki menargetkan hingga akhir Desember 2017, anggaran akan lebih banyak terserap. Hal ini terlihat dari progres pekerjaan fisik dan nonfisik yang segera rampung dan telah dianggarkan sesuai dengan APBD dan APBDP 2017.
Pemerintah Kabupaten Tangerang akan segera membuat laporan ke Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terhadap proses dan progres APBD Kabupaten Tangerang di triwulan terakhir ini.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
98,6% Tanah Sudah Terdaftar, Dampak Ekonomi di Kota Tangerang Selatan Mencapai Rp20,5 T
Tujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
Baca SelengkapnyaRayakan Raihan Adipura, Bupati Ipuk Tasyakuran Bersama Petugas Kebersihan
Sebuah penghargaan yang menjadi perlambang supremasi kebersihan kota dan lingkungan hidup.
Baca Selengkapnya16 TPS Kebanjiran di Tangsel Akan Gelar Pemungutan Suara Akhir Pekan Ini
Bawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaSungai Tuntang Meluap Sebabkan Jalur Semarang - Grobogan Lumpuh Total, Ini Penampakannya
Air bah tersebut merupakan kiriman dari Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.
Baca SelengkapnyaBagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial
10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun
Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnya