Serangan anyar Fahri ke KPK, dari soal Novel sampai Johannes

Rabu, 16 Agustus 2017 05:35 Reporter : Eko Prasetya
Serangan anyar Fahri ke KPK, dari soal Novel sampai Johannes Fahri Hamzah. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak pernah lelah mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teranyar, Fahri menyoroti dua hal dari KPK.

Pertama, beredar video penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tengah berjalan-jalan di Jalan Orchad Road, Singapura. Padahal seharusnya dia menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Singapura.

Mendengar hal itu, Fahri meminta klarifikasi atas munculnya video tersebut. Tidak hanya itu, dia juga meminta sepupu dari Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan itu untuk menjalani perawatan di Indonesia saja.

"Saya melihat video Novel jalan-jalan di Orchard Road, ya tolong di klarifikasi. Kalau dia jalan-jalan di Orchad Road artinya dia sehat, ya pulang lah ditangani oleh dokter-dokter Indonesia bicara di sini ada apa sembunyi di Singapura kayak koruptor BLBI gitu loh," katanya.

Fahri menambahkan, DPR juga bersedia memberikan perlindungan pada Novel. Hal itu dilakukannya dengan syarat Novel harus berbicara soal fakta dan bukan cari sensasi.

"Saya sendiri kalau Novel mau minta perlindungan ke DPR kita kasih perlindungan tapi ngomong yang benar jangan cari sensasi. Video tolong jelaskan itu, kalau sehat pulanglah," ungkapnya.

Kedua, Fahri mempertanyakan status Johannes Marliem sebagai status kunci kasus korupsi e-KTP. Dia mengaku mendapat informasi bahwa Johannes sama sekali belum pernah diperiksa atas kasus tersebut. Namun, KPK telah memposisikannya sebagai saksi kunci.

"Saya bilang bagaimana bisa disebut saksi kunci, padahal dia belum pernah diperiksa. Dan kita tidak pernah dengar signifkan apa yang dilakukan," kata Fahri.

Lebih lanjut, dia menyayangkan sikap KPK yang menyatakan tewasnya saksi kunci kasus korupsi e-KTP Johannes Marliem tidak akan berpengaruh terhadap pengusutan kasus tersebut. Tewasnya Johannes, kata Fahri, justru dapat menghambat penegakan hukum kasus korupsi e-KTP.

"Sekarang mulai bilang lagi kami tidak akan terganggu dengan hilangnya saksi kunci. Bagaimana katanya saksi kunci. Kalau hilang, kasusnya juga hilang dong," tegasnya.

Fahri juga menyoroti soal minimnya perlindungan kepada saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Minimnya perhatian LPSK, lanjutnya, membuat KPK seenaknya mengumbar banyak nama yang diduga menerima aliran dana korupsi dalam berbagai kasus.

"Kalau ini dikembangkan karena KPK punya keyakinan bahwa hanya dengan cara ini hukum bisa ditegakkan, korbannya banyak. Sekarang kita menggugat LPSK. Karena LPSK rupanya abai melihat betapa tidak adanya perlindungan saksi, nama orang diumbar," tandasnya.

"Sudah ribuan orang dianggap terima aliran dana dari sekian banyak kasus, tidak ada buktinya. Kemarin baru hakimnya menghapus nama-nama yang diumbar KPK melalui dakwaan yang dibocorkan, di pengadilan vonis, nama-nama itu hilang," sambung Fahri.

Oleh karena itu, Fahri berharap, Pansus angket KPK bisa membuka kejanggalan-kejanggalan proses penegakan hukum KPK. Hal itu diperlukan demi perbaikan lembaga antirasuah itu.

"Makanya mudah-mudahan angket ini membuka banyak hal. Si Johanes, Niko, Yulianis, dan lain-lain ini puncak gunung es dari malpraktik KPK, harus diperbaiki," tutupnya.

[eko]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini