Merdeka.com - Sejak didirikan pada tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melahirkan sejumlah pimpinan. Pasca pensiun dari kursi pimpinan KPK, para mantan pimpinan lembaga ad hoc pun tetap berkiprah di berbagai bidang.

Salah satunya di bidang politik. Dalam pilgub DKI 2017, diketahui ada dua mantan pimpinan KPK yang bergabung dengan timses salah satu cagub cawagub DKI. Dua orang itu yakni; Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja.

Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja didaulat menjadi tim pakar dan juru bicara (jubir) pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Anies mengaku, salah satu didaulatnya Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja karena keduanya merupakan orang bersih di negeri ini.

"Pak Pandu hari ini menyatakan kesediaannya hadir, ada juga Pak Bambang Widjojanto tapi beliau berhalangan hadir. Ini adalah atas nama komitmen Anies-Sandi terhadap pemerintahan yang bersih, transparan dan antikorupsi," ujar Anies Baswedan di Posko Pemenangan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Selain Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, sederet nama mantan pimpinan KPK lainnya tercatat didaulat pada jabatan tertentu baik di pemerintahan maupun BUMN. Salah satu alasan mantan pimpinan KPK diberi jabatan strategis karena mereka dinilai memiliki pengalaman untuk memberantas korupsi.

Sebut saja Tumpak Hatorangan Panggabean. Tumpak merupakan mantan pimpinan KPK Jilid I periode 2003-2007. Usai dari KPK, pada 2008 Tumpak diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan Meneg BUMN saat itu.

Kemudian pada 1 Maret 2016, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No SK-40/MBU/03/2016 tertanggal 1 Maret 2016, Tumpak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelindo II.

Lebih lanjut ada nama Mochammad Jasin yang diangkat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama menggantikan Dr H M Suparta, Jumat, 03 Agustus 2012. Mantan Wakil Ketua KPK yang membawahi bidang pencegahan serta informasi dan data periode 2007-2011 itu diangkat saat Kemenag tengah marak digunjing soal korupsi pengadaan Alquran.

Saat itu, salah satu alasan diangkatnya M Yasin agar bisa mengembalikan citra Kemenag sebagai institusi yang bersih dari perbuatan tercela.

M Jasin mengaku akan melakukan konsolidasi internal, sehingga predikat WTP dengan predikat penjelasan dapat ditingkatkan. Peningkatan auditor, dari segi jumlah dan kualitas, juga menjadi perhatiannya.

"Mimpi kita menjadikan Kemenag jadi ikon bagi yang lainnya," kata M Jasin.

Sementara, Haryono Umar, mantan Wakil Ketua Bidang Pencegahan, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK periode 2007-2011, diangkat menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemdikbud) pada 9 Maret 2012.

Chandra M Hamzah, mantan Wakil Ketua Bidang Penindakan, Informasi dan Data KPK periode 2007-2011, pada 23 Desember 2014 terpilih menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero).

Saat itu, pemilihan Chandra dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero). Selang berapa lama, rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar 2 September lalu menunjuk Chandra sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Namun, Chandra memberikan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama BTN kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Alasannya, dia masih baru menjabat Komisaris Utama PLN sehingga ingin fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan, termasuk proyek pembangkit listrik 35 Giga Watt.

Selang berapa lama, Chandra dicopot dari posisi Komisaris Utama PLN. Kabar pergantian pertama kali disampaikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said, Selasa (13/10).

Ada juga nama Taufiequrahman Ruki. Setelah menyelesaikan tugasnya dari posisi Ketua KPK jilid I periode 2003-2007, pensiunan jenderal polisi bintang dua ini dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Krakatau Steel 2008-2009.

Ruki kemudian menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia 2009-2013, dan Komisaris Utama PT Bank Jabar Banten 2014-2015. Ruki kemudian ditunjuk Presiden Jokowi pada 2015 menjadi Plt Ketua KPK menggantikan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad yang dijadikan tersangka oleh polisi.

Kini usai pensiun dari KPK, Ruki akan kembali ke Bank BJB untuk menjadi komisaris utama. "Dia akan kembali ke BJB. Tentu dengan proses dan administrasi yang kita sesuaikan," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, di gedung Sate, Bandung, Senin (21/12).

Aher, sapaan akrabnya, menyebut, jika Ruki merupakan pemegang saham pengendali di bank milik warga Jabar dan Banten tersebut. Sehingga dia memastikan Ruki akan kembali ke posisi semula.

"Sering ketemu dan saya tanya kapan balik lagi? Segera," ujarnya.

"Kita memang sepakat akan kembali lagi ke BJB. Tapi dalam konteks perbankan dia berhenti, tidak boleh non aktif," ungkapnya.