Sengketa kepengurusan Golkar, Idrus Marham diperiksa Bareskrim

Kamis, 30 April 2015 11:59 Reporter : Laurel Benny Saron Silalahi
Sengketa kepengurusan Golkar, Idrus Marham diperiksa Bareskrim Idrus Marham laporkan Menkum HAM ke Bareskrim. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Kamis (30/4) ini. Idrus mengaku kedatangannya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari kubu Aburizal Bakrie yang melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly terkait surat keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Munas Ancol yang diketuai oleh Agung Laksono.

"Hari ini saya dipanggil terkait dengan adanya laporan saudara John Aziz Kenedy, yang melaporkan Menkumham karena adanya penyalahgunaan kewenangan dan dugaan pemalsuan. Karena itu saya diundang sebagai sekjen DPP Golkar akan memberikan keterangan sebagai saksi terhadap laporan John Kenedy," kata Idrus, sebelum memasuki ruang pemeriksaan penyidik Bareskrim.

Laporan tersebut dilakukan Wakil Sekretaris Fraksi Golkar Jhon Aziz Kennedy dan Ridwan Bae ke Bareskrim, pada Kamis (17/3) lalu. Dalam laporan tersebut kubu keduanya menilai Yasonna menyalahgunakan wewenang dengan memanipulasi putusan Mahkamah Partai Golkar terkait pengesahan kepengurusan Munas Ancol.

Idrus datang sekitar pukul 10.30 WIB datang tanpa ditemani politisi Golkar lainnya. Dia datang dengan membawa beberapa berkas atau dokumen yang akan diserahkan kepada penyidik Mabes Polri, berisi tentang keputusan Mahkamah Partai Golkar.

Idrus melanjutkan, dirinya akan membeberkan semua masalah yang terjadi di Internal Golkar dari awal hingga terjadi perpecahan. Dia menambahkan, ada beberapa dokumen yang membuktikan, bahwa Menkum HAM telah melanggar Undang-Undang karena telah mengesahkan kubu Agung Laksono.

"Yang pasti dokumen yang diproyeksikan melengkapi keterangan sebagai saksi tentu saya siapkan. Terutama adanya surat keputusan Menkumham pada 23 Maret 2015 tentang pengesahan pendaftaran kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. Saya akan ditanya soal itu dan memberi keterangan untuk memberitahu sesuai yang saya tahu," kata dia.

Idrus berharap, dengan dokumen tersebut maka Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly bisa dinaikan status hukumnya sebagai tersangka apabila bener-benar telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Dia berharap penyidik segera mengusut tuntas laporan tersebut.

"Itu kewenangan penyidik. Kita percaya penyidik akan mengambil keputusan. Tergantung fakta-fakta yang ada. Saya yakin penyidik akan bekerja secara adil tanpa intervensi," pungkas dia. [did]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini