Sengkarut Program PTSL di Tangsel
Merdeka.com - Pengurusan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sangat buruk. Hal itu terbukti dari lambannya proses penyelesaian bukti dokumen kepemilikan tanah atau sertifikat tanah milik masyarakat hingga bertahun-tahun.
Nunung, warga Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur mengaku, tiga nama sertifikat milik putra putrinya belum juga diterima sejak didaftarkan dalam program PTSL tahun 2018 lalu. Sementara dia dan anggota keluarganya yang lain juga telah menyetorkan sejumlah uang kepada petugas berwenang.
"Seharusnya ada enam sertifikat baru dari PTSL yang kami daftarkan tahun 2018. Punya saya dan dua anak saya sudah jadi. Tapi tiga sertifikat punya anak-anak saya yang lain belum selesai sudah setahun lebih, belum juga selesai. Padahal diurusnya berbarengan," ungkap Nenek usia 67 tahun ini kepada wartawan, Rabu (14/10).
Menurut dia, tidak diterimanya seluruh sertifikat yang didaftarkan dalam waktu yang bersamaan itu, menjadi tanda tanya besar masyarakat. Apalagi, pengurusan sertifikat dalam program PTSL tersebut, dia patungan mengeluarkan sejumlah uang hingga jutaan rupiah.
"Semua dokumen lengkap. Dari satu bidang dipecah menjadi 6 bidang untuk 6 sertifikat. Karena PTSL, biayanya lebih murah dibanding mengurus sendiri lewat notaris. Tapi yang sudah jadi baru tiga sertifikat, sementara tiga lainnya belum ada kejelasan," jelas Nunung.
Sementara, kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel, Himsar belum mau merespons pertanyaan wartawan, terkait lambannya pengurusan PTSL di wilayah kerjanya.
Dalam catatan Tangerang Transparancy Public Watch (TRUTH), sedikitnya ada 75 bidang milik warga dari wilayah Kecamatan Pondok Aren dan Setu, yang mendaftarkan tanahnya pada program PTSL belum juga mendapat kejelasan soal sertifikat tanah miliknya.
Atas kejadian itu, pihaknya melalui wakil koordinator TRUTH, Jupri Nogroho telah mengadukan kejadian itu ke kantor BPN Kota Tangsel, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, dan Presiden sejak Agustus lalu.
"Kita sudah menyampaikan masalah ini sejak bulan Agustus kemarin. Namun hingga kini belum ada tanggapan, bahkan terkesan kami dilempar-lempar. Padahal warga sendiri tidak mendaftar secara cuma-cuma, mereka mengaku diminta sejumlah uang oleh oknum-oknum Kelurahan pada saat mendaftar, tapi hingga kini tidak ada kejelasan soal sertifikat tanah mereka," jelas dia.
Dalam penelusuran merdeka.com, sengkarut program sertifikasi tanah di Tangsel masih meninggalkan banyak persoalan bagi masyarakat. Namun warga memilih diam dan tak berani mengadukan hal tersebut, karena hal pengurusan program ini melibatkan pengurus lingkungan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Serahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor, Menteri ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Masyarakat
Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Baca SelengkapnyaHarunya Nelayan dari Serang Terima Sertipikat Tanah Langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN
Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara ngariung bersama warga.
Baca Selengkapnya98,6% Tanah Sudah Terdaftar, Dampak Ekonomi di Kota Tangerang Selatan Mencapai Rp20,5 T
Tujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
95 TPS di Tangerang Selatan Gelar Perhitungan Suara Ulang, 475 Kotak Suara Dihitung Lagi
Penghitungan ulang dilakukan setelah Bawaslu menjatuhkan saksi akibat kelalaian anggota KPPS membuka kotak suara sebelum jadwal pleno rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
Baca SelengkapnyaBegini Strategi Bakal Dilakukan Menteri AHY Selesaikan Kasus Sengketa Tanah di Indonesia
Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca SelengkapnyaAHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaBeri Dampak ke Masyarakat, Aspek Pemberdayaan Jadi Fokus Implementasi TJSL BUMN Pupuk
Termasuk komitmen lingkungan yang senantiasa dikedepankan dalam aktivitas bisnis, turut menjadi fokus dari langkah pembinaan Pupuk Kaltim.
Baca SelengkapnyaSistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?
Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.
Baca Selengkapnya