Sengkarut Data Bansos di Surabaya: Warga Sudah Meninggal Masuk Daftar Penerima

Jumat, 8 Mei 2020 10:55 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Sengkarut Data Bansos di Surabaya: Warga Sudah Meninggal Masuk Daftar Penerima Pengemasan Paket Bantuan Sosial. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Sejumlah warga di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dinyatakan sudah meninggal dunia diketahui masih masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos). Bantuan sosial yang diterima warga Surabaya berupa sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) selama pandemi Covid-19.

"Kemarin (7/5), saya dapat pengaduan dari ketua RW di Kecamatan Simokerto bahwa ada 15 nama warga di RW-nya yang sudah meninggal dunia namun nama masih masuk penerima bansos," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Jumat (8/5). Demikian dilansir Antara.

Padahal, pihak RW setempat sudah melaporkan pembaharuan data warga yang meninggal ke Pemkot Surabaya pada Februari 2020, tapi namanya masih muncul di daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima bansos.

"Hari ini, Ketua RW itu saya minta ke DPRD Surabaya dengan membawa bukti-bukti data," ujarnya.

Reni mengatakan kejadian seperti ini menjadi evaluasi bagi Pemkot Surabaya untuk terus memperbarui data penerima bansos. Jangan sampai bansos yang disalurkan ke warga Surabaya pada masa pandemi tidak tepat sasaran.

Hal sama juga dikatakan Sekretaris Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Akmarawita Kadir. Dia mengatakan Pemkot Surabaya dalam hal ini harus lebih fokus pada saat mendata penerima bansos Covid-19.

"Banyak laporan warga yang tidak mendapatkan sembako padahal masuk dalam MBR," katanya.

Menurut dia, pendataan orang yang dulunya tidak MBR sekarang menjadi MBR itu juga penting. Karena saat pandemi COVID-19 banyak warga yang mendadak jatuh miskin. Tidak hanya, banyak warga luar Surabaya yang mengalami hal sama juga perlu didata untuk mendapatkan bansos.

Apalagi saat ini banyak sumbangan dari berbagai pihak yang masuk ke Pemkot Surabaya di antaranya dari Presiden RI, Kemensos RI, Pemprov Jatim, swasta/CSR, kelompok atau komunitas tertentu serta lainnya.

"Pendataannya harus tepat sasaran, jangan sampai dobel atau ada yang harusnya dapat tetapi tidak dapat. Malah yang paling disesalkan yang harusnya tidak berhak tetapi malah mendapatkan bantuan," katanya.

Baca Selanjutnya: Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini