Merdeka.com - Demonstran tolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) terlibat dorong-dorongan dengan petugas keamanan, Kamis (8/10). Aksi tersebut berhenti setelah massa ditemui dan berdiskusi dengan pimpinan DPRD Tangsel.

Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan aktifis Cipayung Plus Tangerang Selatan mendatangi Gedung DPRD Tangsel di Jalan Raya Puspiptek, Kecamatan Setu.

Dalam orasinya, para pendemo berharap DPRD Tangsel menyerukan tuntutan masyarakat Tangsel, terkait penolakan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker yang baru saja disetujui dalam rapat paripurna DPR.

"Kita hadir ke DPRD Tangsel untuk menyadarkan ketololan DPR RI. Karena itu, Tangsel, sebagai kota jasa, kami meminta DPRD Tangsel untuk menyampaikan kepada DPR RI untuk menunda UU Omnibus Law," ungkap Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Zein Nasution.

Sementara petugas keamanan dari Kepolisian, TNI, Satpol PP memperkuat penjagaan di pintu masuk DPRD Tangsel. Para mahasiswa juga meminta ketua DPRD Tangsel datang menemui masa aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Tak lama berselang, mahasiswa yang berada di luar gedung merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Tangsel. Sambil meneriakan kata revolusi, para mahasiswa mencoba mendorong barikade Satpol PP Tangsel, untuk bisa masuk ke area DPRD Tangsel.

Ketua DPRD Tangsel, Abdul Rasyid yang naik mobil komando, menyambut aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Tangsel. Dia juga mengimbau masa aksi untuk memerhatikan protokol kesehatan Covid-19.

"Kami sambut baik kehadiran teman-teman pada hari ini, kami ingatkan untuk menggunakan masker. Saya juga mempersilakan perwakilan teman-teman masuk berdiskusi," ungkap Abdul Rasyid.

Dia akhirnya mempersilakan seluruh peserta aksi memasuki area DPRD Tangerang Selatan, dan membuat kesepakatan untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa ke DPR.