Merdeka.com - DPR sedang disorot publik. Kali ini bukan karena RUU yang dibahas, tapi kegiatan vaksinasi Covid-19 politisi Senayan dan keluarga yang dilaksanakan sembunyi-sembunyi. Vaksinasi yang seharusnya jadi ajang promosi pejabat publik demi menyukseskan program pemerintah itu malah jadi polemik.

Kejadian ini diketahui publik saat awak media tidak diizinkan oleh pihak keamanan dalam DPR untuk melakukan peliputan. Vaksinasi digelar di lantai bawah Gedung Kura-Kura.

"Tidak boleh diliput. Tertutup," kata salah seorang petugas.

Petugas Pamdal berdalih tidak mengetahui alasan kegiatan vaksinasi dilakukan tertutup. Antrean panjang terjadi di depan pintu masuk ruangan. Petugas mengonfirmasi jika anggota DPR dan keluarganya juga ikut divaksinasi.

Hampir 12.000 orang yang divaksinasi di lingkungan DPR RI. Jumlah tersebut terdiri dari anggota DPR, keluarga anggota, ASN, tenaga ahli, pamdal, petugas kebersihan, petugas taman hingga sopir. Kegiatan vaksinasi dimulai sejak Rabu (24/2).

Dari total jumlah itu, ada 2.600 orang keluarga anggota dewan yang mendapat vaksinasi. Data itu berdasarkan asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

"Anggota dewan dan keluarga berdasarkan data ada di Jasindo, data resmi itu anggota keluarga sekitar 2.600," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan.

Kritik Formappi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyebut, bahwa DPR membawa penumpang gelap saat vaksinasi Covid-19. Penumpang gelap itu adalah keluarganya yang diikutsertakan secara diam-diam.

"Ketika ditelisik, ketidakpedean DPR untuk menyiarkan secara terbuka kegiatan vaksinasi, ternyata karena ada 'penumpang gelap' yang turut serta menikmati fasilitas vaksinasi bersama pelayan publik, walau mereka bukan pelayan publik," katanya, Jumat (26/2).

"Penumpang gelap yang tak ingin terexpose itu adalah istri atau suami serta anak-anak anggota yang mendapatkan vaksinasi prioritas gelombang kedua hanya karena kebetulan berjodoh dengan anggota DPR serta yang lainnya karena menjadi anak anggota," tambah dia.

©2021 merdeka.com/imam buhori

Mestinya, anggota dewan tak perlu khawatir dan kucing-kucingan. Karena, pada saatnya nanti semua warga negara akan menerima vaksin termasuk keluarganya.

Lucius bilang, sesungguhnya DPR memperlihatkan bahwa kebijakan mengangkut rombongan keluarga untuk menerima vaksin adalah sesuatu yang menyimpang. Kata dia, sesuatu yang menyimpang akan merusak citra dan kehormatan DPR.

"Maka kalau bisa sembunyi-sembunyi, mengapa harus terbuka? Sebegitu menyimpangnya vaksinasi anggota beserta keluarga DPR itu sampai-sampai jurnalis yang mau meliput kegiatan di DPR harus di-BAP Kesetjenan, seolah-olah meliput kegiatan para pejabat sepenting DPR merupakan sebuah aksi kriminal," ujarnya.

"Bayangkan parahnya DPR dan Kesetjenan yang setali tiga uang berkomplot menyembunyikan kegiatan vaksinasi anggota dan keluarga DPR sampai tak boleh diketahui publik," tambah dia.

Lucius lalu mengungkit soal rapid test khusus anggota dan keluarga anggota dewan pada tahun lalu. Saat itu, rapid menjadi sesuatu yang mahal karena langka. Warga pun harus mengantre da menyiapkan sendiri biaya untuk mendapatkan rapid. Tapi di DPR dengan mudahnya anggota dan keluarga mendapatkan rapid test secara eksklusif dan gratis.

Demi Jaga Protokol Kesehatan

Indra Iskandar menegaskan, kegiatan vaksinasi di lingkungan DPR tidak tertutup. Menurutnya, vaksinasi itu didesain dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Desain kegiatan vaksin dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat masuk dan menjalani prosesnya. Di dalam ruangan ada proses verifikasi identitas, pengecekan dari tenaga kesehatan dan setelah divaksin diberi waktu untuk istirahat 30 menit," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Dia bilang, vaksinasi di lingkungan kerja DPR adalah jadwal yang telah diberikan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pemberian vaksin ini merupakan bentuk proteksi bagi anggota dewan yang riskan terpapar saat menjalankan tugasnya. Pemberian vaksin juga menyasar para pegawai di lingkungan wakil rakyat.

"Sehingga karena (vaksin) diperuntukkan untuk dukungan terhadap DPR, maka vaksin juga diperuntukkan bagi PNS, Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), petugas cleaning service, tenaga ahli dan lainnya," ujarnya.

Terpisah, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen DPR, Rahmad Budiaji menerangkan, sebelum kegiatan vaksinasi di lingkungan DPR dilaksanakan Kemenkes sudah bersurat kepada Sekjen DPR. Surat disampaikan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).

Jatah dari Kemenkes

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad membantah bila vaksinasi terhadap anggota DPR bersama keluarganya dilaksanakan secara tertutup.

"Jadi tidak benar vaksinasi ini tertutup. Gak ada yang ditutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok. Mengenai jumlah, berapa yang sudah divaksinasi, siapa saja saya gak hapal karena saya juga sedang reses. Ini masuk untuk melihat vaksinasi baru pada hari ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Dia menjelaskan, jatah vaksinasi anggota dewan bersama keluarga diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemenkes memberikan jadwal tersebut di tengah anggota DPR yang kini juga masih masa reses.

"Kami sedang reses, sehingga jadwalnya itu sudah diberikan oleh Kemenkes, jadwal yang mendapat vaksinasi, termasuk DPR, sehingga jadwal itu harus dilaksanakan," ujar politikus Gerindra itu.

"Kita mendapatkan jatah dari Kemenkes. DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Setjen DPR. Jadi alokasi itu dari Kemenkes," tambah dia.

Selain keluarga, pegawai di lingkungan kompleks Parlemen juga mendapatkan vaksinasi. Seperti staf pendukung, petugas keamanan dan kebersihan. Sebab, kata dia, sudah banyak pegawai di lingkup DPR terpapar corona.

"Sehingga kita tekankan sekali lagi, tidak ada yang tertutup. Kami mendukung program pemerintah, cuma karena masih reses, mungkin dari fraksinya terlambat dari fraksi ke anggotanya," terang Dasco.

"Anggota DPR yang menyatakan ini kok tertutup, tolong tanya fraksinya. Karena itu sudah diinformasikan ke fraksi masing-masing," tambahnya.

Lebih lanjut, Dasco menyinggung para awak media yang juga telah divaksin. Dengan itu, kata dia, tidak ada pilih kasih dalam pemberian vaksin Covid-19.

"Kemaren kita mau usul wartawan di sini, ternyata wartawan juga sudah mendapat jatah dari Kemenkes. Jadi ga ada pilih kasih, gak ada tertutup. Semakin cepat banyak yang divaksinasi semakin, semakin cepat juga menekan lonjakan penyebaran Covid-19 di Indonesia," tuturnya.

Dia menjelaskan jurnalis tidak boleh mengambil gambar saat anggota dewan serta keluarganya divaksin. Menurutnya, harus dipahami juga orang ada yang keberatan jika terpublikasi.

Bukti Lemahnya Good Governance

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman pun prihatin dengan perilaku para anggota DPR yang tidak terbuka terkait pemberian vaksinasi.

"Memprihatinkan dan sekaligus juga menjadi bukti begitu lemahnya good governance, tata kelola kita dalam pengendalian pandemi," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/2).

Dia menjelaskan hal tersebut membuktikan pelaksanaan program vaksinasi yang digencar dilakukan pemerintah memiliki kelemahan dalam operasional. Salah satunya dari mulai sisi data yang seharusnya transparan.

"Dari sisi data yang tidak bottom-up ini dari sisi transparansi, fokus prioritas target ini tidak berbasis publik health secara seutuhnya ya," bebernya.

Dia menjelaskan yang seharusnya mendapatkan vaksinasi adalah kelompok prioritas. Mulai dari tenaga kesehatan hingga pelayan publik. Sebab itu, kata dia pendataan yang dilakukan harus transparan sehingga tidak menimbulkan korupsi.

"Korupsi kita luar biasa, musuh kita pandemi korupsi juga bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasan yang harusnya memiliki hak ya yang tepat sesuai dengan kriteria yang diterapkan pemerintah itu yang harus dilakukan," bebernya.