Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melanjutkan penyelidikan baru dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hari ini, mereka memanggil mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli untuk dimintakan keterangan.

Rizal tiba pukul 10.05 WIB, menumpang mobil SUV Lexus hitam bernomor polisi B 306 JG. Sebelum diperiksa, dia sempat memberikan pernyataan.

"Betul saya dipanggil dalam rangka penyelidikan kasus BLBI. Minggu lalu kan Pak Kwik (Kian Gie)," kata Rizal kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/4).

Rizal berharap dengan penyelidikan baru kasus BLBI itu, KPK bisa mengungkap sepenuhnya perkara beberapa tahun silam itu. Dia pun ingin lembaga antikorupsi itu bisa mendapatkan kembali aset negara yang dicuri.

Menurut Rizal, anggaran pemerintah masih tersedot buat membayar bunga subsidi BLBI. Padahal menurut dia, anggaran negara diperlukan buat membiayai hal lain, seperti pendidikan, produksi bahan bakar minyak, dan lainnya.

Pekan lalu, KPK sudah meminta keterangan Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie. Dia juga dimintai keterangan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL).

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, juga pernah mengusut kasus BLBI, khususnya tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang dan proses dilakukan pejabat negara dalam penerbitan SKL. Antasari berpendapat jika ada proses SKL yang tidak sesuai ketentuan, KPK akan merekomendasikan agar kasus BLBI itu diusut lagi.

BPPN menerbitkan SKL berdasarkan Inpres No 8/2002 yang dikenal dengan Inpres tentang Release and Discharge. Isinya berupa pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya. Namun SKL juga menyebutkan adanya tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.