Selesaikan Konflik Papua, Pemerintah Diminta Libatkan 7 Wilayah Adat

Merdeka.com - Fadli Zon menyatakan harus ada perwakilan 7 wilayah adat di Papua dan Papua Barat agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara menyeluruh. Sehingga pemerintah tahu keinginan rakyat Papua dan solusi bagi masalah yang ada.

"Jadi memang 7 wilayah adat di Papua dan Papua barat yang harus diajak bicara termasuk apa keinginannya, solusinya, jadi kan berkembang juga banyak hal termasuk keinginan-keinginan dan evaluasi terhadap otonomi khusus (otsus) sendiri. Meskipun otsus itu diakui juga manfaatnya, harus ada evaluasi," ungkapnya di gedung Kompleks Parlemen, DPR, Rabu (11/9).

Menurutnya, keberadaan perwakilan dapat membantu Presiden dan DPR berbicara dengan orang yang tepat.

"Presiden juga perlu bicara dengan orang-orang yang tepat dan mungkin kehadiran di sana diperlukan. Teman-teman DPR juga perlu di sana untuk mendengar aspirasi langsung dari masyarakat yang memang concern dengan masalah ini, sehingga menimbulkan suatu gelombang demonstrasi yang cukup besar sehingga menimbulkan ekses yang tidak kita inginkan," jelasnya.

Pihaknya akan mencoba mengundang pihak-pihak terkait agar dapat tercipta rapat mengenai persoalan Papua. "Akan kami formulasikan rekomendasi kami, bahkan kami akan mencoba untuk mengundang pihak-pihak terkait dalam hal ini. Supaya kita bisa duduk bersama dalam sebuah rapat konsultasi tentang persoalan Papua," tuturnya.

Ia berharap rapat tersebut dapat dilakukan bersama semua shareholders."Bersama semua shareholders ya. Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Gubernur Papua, Papua Barat, dan lain-lain. Supaya kita duduk bersama dalam suatu penyelesaian yang holistik dan komprehensif ya, tidak parsial," katanya.

Bagi Fadli, yang penting sekarang adalah menciptakan kedamaian dan mencegah hal serupa terulang. "Garis besarnya adalah sekarang bagaimana mengembalikan agar damai dan tidak ada lagi korban atau insiden-insiden baru," ucapnya.