Merdeka.com - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyatakan ada 12.541 titik panas (hotspots) di lahan gambut Provinsi Riau. Data itu tercatat selama periode 2 Januari-13 Maret 2014.

"Di mana 93,6 persen dari keseluruhan titik panas tersebut berada di Provinsi Riau," ujar Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto di kantornya, Jumat (10/10).

Kuntoro mengatakan titik panas tertinggi terdapat pada tanggal 11 Maret 2014 yakni sebesar 2.049 titik. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu, lebih dari 30.000 warga Riau terkena ISPA.

Menurut Kuntoro, faktor yang menyebabkan titik api tersebut terdapat temuan perusahaan dan pemerintah kabupaten/kota yang tidak patuh menjalankan kewajibannya. Seperti kewajiban dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

"Ditemukan aktivitas perusahaan, dari hasil audit kami, (perusahaan) berada di lahan gambut. Padahal sudah dilarang. Apakah ini pakai zaman dulu aturannya, ini musti di-clear-kan," sindir Kuntoro di hadapan pejabat Kemenhut, Kementan, Kemen LH.

Kuntoro menambahkan, dari hasil audit tersebut, hampir seluruh perusahaan kehutanan dan perkebunan dan pemerintah daerah tidak siap terhadap pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan.

"Perusahaan dan pemerintah kabupaten/kota tidak mampu untuk melindungi areanya dari ancaman kebakaran. Bagaimana mungkin sarana prasarana mereka tidak miliki. Konflik terjadi di kawasan lindung perusahaan. Harusnya dilindungi bukan tempat bancakan," ujar Kepala Tim Audit Bambang Hero Sahardjo dari IPB.

Bahkan, kata Bambang, instansi atau lembaga pemerintah yang berkewajiban melakukan pengawasan tidak pernah mendatangi dan memiliki data perusahaan yang ada di areal hutan atau lahan tersebut.

"Pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Bahkan ada perusahaan yang tidak pernah didatangi, misal PLt Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, bahkan justru instansi terkait tidak memiliki dokumen dari perusahaan koorporasi yang mereka awasi," ujar Bambang.