Selain karyawati, JK juga harus perjuangkan cuti lahiran 6 bulan
Merdeka.com - Tak ada angin dan hujan tiba-tiba saja Wakil Presiden Jusuf Kalla mewacanakan kebijakan mengejutkan buat wanita karir yang sudah punya anak. Dia ingin waktu bekerja wanita dipulangkan 2 jam lebih awal dari waktu yang ditetapkan setiap perusahaan.
JK, sapaannya, mengusulkan itu saat menerima perwakilan Persatuan Umat Islam (PUI) di kantornya. Alasan dia mewacanakan itu karena khawatir perkembangan anak dewasa ini tidak tersentuh lagi peran ibu mereka.
"Masukan beliau tentang kekhawatiran emansipasi wanita, jadi dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini beliau ada pikiran menarik. Hak hak atau kewajiban wanita yang aktif sebagai pegawai negeri atau swasta itu porsinya dikurangi," ujar Ketua Umum DPP PUI Nurhasan Saidi usai bertemu JK.
JK ingin para ibu yang bekerja, jam berangkatnya diperlambat dan jam pulangnya dipercepat. Sebab, kata JK, ibu memiliki kewajiban menyiapkan anak-anaknya di rumah dan di sekolah.
"Intinya wanita itu punya kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke depan. Sehingga waktu beliau mengurangi dua jam dalam sehari untuk berkantor," ujarnya.
Usulan JK ini, kata Saidi, bukan berarti membatasi hak emansipasi perempuan, namun lebih kepada kekhawatiran masa depan anak bangsa.
"JK mengusulkan satu jam sebelum masuk kantor lebih dikurangi, pulangnya juga lebih dipercepat. Karena beliau mencontohkan di beberapa negara maju, dulu di Jepang begitu. Bukan berarti membatasi peran wanita tapi agar lebih banyak memberikan perhatian untuk
menyiapkan anak bangsa ke depan. Karena anak-anak bangsa ke depan tanpa sentuhan ibu dan pikiran ibu di rumah, saya pikir ini sentuhan yang menarik dari Pak JK," ujar Saidi.
Wacana ini lantas menimbulkan pro dan kontra. Apalagi belakangan diketahui, wacana ini hanya diterapkan untuk karyawati yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) bukan karyawan swasta.
Kalangan aktivis perempuan menilai ini sebagai kebijakan diskriminatif. Sebagian lagi beranggapan, JK menutup peluang wanita berkarir.
Aktivis perempuan yang juga pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, Gadis Arivia, menilai kebijakan itu tak adil dan dampaknya tak terlalu signifikan. Justru usulan ini ke depannya akan membuat perusahaan lebih berhati-hati menerima pegawai wanita sebab dianggap hanya merugikan mereka.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Ajak Seluruh Santri dan Pelajar Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Jokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaKAI Kebut Pembangunan Jalur Kereta Ganda di Lokasi Kecelakaan KA Turangga, Target Pertengahan 2024 Selesai
Mengingat lokasi terjadinya kecelakaan Jumat (5/1) pagi tersebut merupakan perlintasan satu jalur.
Baca Selengkapnya