Sekretaris dan Ibu Bendum DPC Demokrat Balikpapan Mangkir dari Panggilan KPK

Kamis, 31 Maret 2022 13:34 Reporter : Merdeka
Sekretaris dan Ibu Bendum DPC Demokrat Balikpapan Mangkir dari Panggilan KPK Gedung KPK. ©blogspot.com

Merdeka.com - Sekretaris DPC Partai Demokrat Balikpapan, Alam mangkir alias tak memenuhi panggilan penyidk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Alam, ibu dari Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis bernama Mahdalia juga mangkir dari panggilan.

Mereka sejatinya diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) yang menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.

Tak hanya Alam dan Mahdalia, istri dari Abdul Gafur juga mangkir panggilan pemeriksaan pada, Rabu 30 Maret 2022.

"Metiga saksi tidak hadir dan tim penyidik segera mengirimkan surat panggilan untuk jadwal pemanggilan kedua," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (31/3).

Saksi yang mangkir dalam pemeriksaan kasus ini juga yakni Hamdam selaku Plt Bupati Penajam Paser Utara. Menurut Ali, Hamdan mengirimkan informasi soal ketidakhadirannya.

"Hamdan (Plt Bupati PPU) tidak hadir dan mengonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang kembali," kata Ali.

2 dari 2 halaman

KPK menetapkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara.

Selain Abdul Gafur dan Nur Afifah, KPK juga menjerat Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan pihak swasta Achmad Zuhdi (AZ) alias Yudi.

Kasus ini bermula saat Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar.

Kontrak itu yakni proyek multiyears peningkatan jalan Sotek - Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 Miliar. Atas adanya proyek itu, Abdul Gafur memerintahkan Mulyadi, Edi Hasmoro, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU.

Selain itu, Abdul Gafur juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR PPU.

Abdul Gafur diduga bersama Nur Afifah menyimpan uang yang diterima dari para rekanan di dalam rekening bank milik Nur Afifah untuk keperluan Abdul Gafur. Abdul Gafur juga diduga menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [eko]

Baca juga:
Keluarga Duga Kasus Suap Bupati Nonaktif PPU Terkait Musda Demokrat di Samarinda
Kasus Suap Bupati PPU, KPK Panggil 3 Ketua DPC Partai Demokrat
KPK Dalami Pertemuan Politikus Demokrat dengan Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara
Klarifikasi Telkomsel Mantan Petingginya Diperiksa KPK Kasus Korupsi di PPU
Ketua KPK Pastikan Pemanggilan Andi Arief Dibutuhkan untuk Penyidikan
Panggil Andi Arief, KPK Kumpulkan Bukti Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Bupati PPU

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini