Merdeka.com - Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi) Provinsi Jawa Timur menyayangkan kasus penurunan spanduk bulan Bung Karno oleh Panwaslu di Kabupaten Blitar. MenurutKoordinator Seknas Jokowi Jawa TimurSapto Raharjanto, jasa Bung Karno yang sangat besar dinodai dengan kasus tersebut.

"Kiprah dan pemikiran Sukarno sebagai pejuang dan penggali ideologi negara Pancasila harus dijaga. Gagasan-gagasan kebangsaan Bung Karno jangan sampai terkaburkan di tengah arus deras politik identitas, gerakan intoleransi dan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dewasa ini," jelas Sapto.

Sapto menegaskan, gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Pancasila harus diwaspadai. Karena itu, semua elemen-elemen kebangsaan harus dihimpun untuk mempererat ideologi kebangsaan dan menjaga Pancasila sebagai Dasar Negara, sekaligus merapatkan barisan terhadap tendensi gerakan de-Soekarnoisasi jilid 2 sebagai penggali Pancasila.

"Jadi sangat aneh bagi kita saat ini jika dibiarkan Panwaslu di Blitar sampai menurunkan spanduk bulan Bung Karno hanya karena tuduhan menjadi ajang kampanye pemilihan gubernur Jawa Timur sementara membiarkan ujaran kebencian dan perilaku intoleransi seperti Fatwa Fardlu Ain beredar bebas, kami jelas protes keras terhadap sikap perilaku tidak adil dari Panwaslu yang seperti ini," ujarnya.

Seknas Jokowi Jawa Timur mengakui, pola-pola tendensi de-Soekarnoisasi, memang sedang terjadi saat ini. Ada upaya untuk menenggelamkan kiprah dan pemikiran serta perjuangan Bung Karno oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dan tidak ingin pengaruh cita-cita Sukarno ada dalam lingkaran kekuasaan.

"Gerakan Revolusi Mental 1957 untuk menegakkan nasionalisme dan karakter building kini dilanjutkan Jokowi. Tapi ada yang mengaitkan dengan Revolusi Tiongkok dan PKI. Seperti Soekarno, bahkan Presiden Jokowi pun dituduh PKI. Ada kesamaan pola dengan gerakan de-Soekarnoisasi yang terjadi pada masa orde baru terkait isu PKI, yaitu seolah ada monster yang sengaja dimasukkan ke dalam pikiran orang," ungkap Sapto.

Sebelumnya diberitakan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Blitar mulai mengincar baliho 'Juni Bulan Bung Karno' yang juga disertai gambar Puti Guntur Soekarno. Mereka ingin menurunkan baliho berukuran 3x4 meter, di Jalan Merdeka Kota Blitar, Selasa (12/6/2018). Namun tindakan itu menuai protes dari warga PDI Perjuangan (PDIP) di kota tersebut.

Ketegangan itu sempat memicu perhatian para pengguna jalan di Kota Blitar. "Mbak Puti adalah cucu Bung Karno. Dan, Juni ini kami peringati Bulan Bung Karno. Di baliho itu juga tidak ada predikat Pilkada, termasuk tidak ada nomor 2," kata Zaenal, Wakil Ketua DPC PDIP Kota Blitar.

Ia mengatakan, Bung Karno adalah ikon Kota Blitar. Bapak Pendiri Bangsa itu menjadi kebanggaan warga Blitar. Karena di kota kecil itu, bersemayam makam Sang Proklamator itu. "Izin pemasangan baliho ini sampai akhir Juni," kata Zaenal.