Sekjen parpol KIH buat crisis center, desak Jokowi audit Petral

Kamis, 20 November 2014 14:47 Reporter : Mohammad Yudha Prasetya
Sekjen parpol KIH buat crisis center, desak Jokowi audit Petral Sekjen parpol KIH buat crisis center. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Para sekretaris jenderal dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk forum crisis center. Mereka mengadakan jumpa pers di bekas markas tim sukses Jokowi-JK di Jalan Cemara, nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Para sekjen yang hadir dalam jumpa pers tersebut antara lain, Hasto Kristiyanto (PDIP), Abdul Kadir Karding (PKB), Dossy Iskandar (Hanura), Willy Aditya (Nasdem), Rully Sukarta (PKPI) dan Ainurofiq (PPP). Mereka menjelaskan kenaikan harga BBM, yang dianggap merupakan kebijakan tidak populer dari Jokowi-JK pada masa awal pemerintahannya.

"Kita di sini bukan setgab, tapi lebih merupakan forum kerja sama partai-partai di KIH yang mendukung program Jokowi-JK, dalam realokasi anggaran subsidi BBM menjadi program perbaikan struktur perekonomian dan pembangunan," kata Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka jumpa pers.

Di awal, Hasto menjelaskan jika realokasi anggaran yang menyebabkan naiknya harga BBM itu, merupakan kesatuan kebijakan yang dilakukan kabinet kerja Jokowi-JK. Hal itu dilakukan demi mendorong reformasi struktural dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Dirinya menjelaskan bahwa beban hutang luar negeri Indonesia yang saat ini berjumlah hampir Rp 300 triliun, membuat pemerintah harus mengambil langkah penghematan dalam pengaturan anggaran negara.

"Sektor penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai dalam beberapa tahun terakhir, membuat anggaran belanja negara sampai harus dibiayai hutang luar negeri. Maka dari itu harus dilakukan penguatan dari dalam dengan sejumlah pembenahan," ujar Hasto.

Selain itu, Hasto mengatakan bahwa perbaikan sektor migas dan pemberdayaan Pertamina juga akan digenjot oleh pemerintah, demi memerangi para mafia migas yang menggerogoti kesejahteraan bangsa dan negara. Dirinya juga sekaligus menekankan, bahwa peran Pertamina harus dikembalikan ke posisi awalnya, terkait isu-isu dalam konteks ketahan migas nasional.

"Maka kami mendorong pemerintah untuk lebih progresif dalam memerangi mafia migas, dengan menggandeng KPK, PPATK dan sejumlah lembaga pengawas lainnya. Negara tidak akan pernah kalah dari mafia migas, sehingga pemerintah akan melakukan audit migas secara menyeluruh termasuk Petral. Pemerintah juga menekan Pertamina untuk mengoptimalisasi kinerjanya, serta melakukan pelarangan eksport minyak mentah," pungkasnya.

Dalam catatan, para sekjen dari partai-partai yang tergabung di KIH ini menyatakan, forum ini merupakan crisis center dari segala reaksi, aduan dan keluhan masyarakat terkait kebijakan tidak populer dari pemerintahan Jokowi-JK, dengan mencabut subsidi BBM.

Para sekjen dari partai-partai di KIH itu juga mengaku bakal mengakomodir segala aspirasi masyarakat, dengan menjadikan Rumah Cemara itu sebagai pos pengaduan terkait kebijakan Jokowi-JK dalam realokasi anggaran subsidi BBM tersebut.

Di lokasi sama, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, pengalihan subsidi ini merupakan pilihan sulit dan tidak populer bagi pemerintah, tapi harus dilakukan demi merestrukturalisasi sistem perekonomian negara yang sudah sangat memprihatinkan.

"Subsidi pemerintah itu harusnya jangan sampai malah mensubsidi para pemilik mobil, yang notabene setara dengan Rp 1,3 T total anggaran sehingga tidak tepat sasaran. Karena secara substansi, apa yang pemerintah lakukan dengan mengalihkan anggaran sebesar itu adalah benar, dalam rangka pemulihan alokasi anggaran. Tujuannya tak lain agar subsidi itu tepat sasaran dan sesuai makna substantifnya," kata Kadir.

Sementara itu, Sekjen PPP versi Romahurmuziy, Ainurofiq mengatakan langkah pemerintah dalam mencabut subsidi BBM ini merupakan kebijakan yang diambil dengan sejumlah perhitungan. Salah satunya dengan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, dalam menghadapi gejolak yang terjadi akibat pencabutan subsidi BBM ini.

"Kebijakan ini tentunya sudah melalui perhitungan, di mana pemerintah juga telah mengeluarkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan jatah Rp 200 ribu per bulan, yang ditujukan bagi 15,5 juta rumah tangga. Dana yang dibutuhkan itu sekitar Rp 6,2 T, dengan tujuan agar daya beli masyarakat tidak turun," kata Ainurofiq. [cob]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini