Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekjen Golkar dukung renovasi gedung DPR tapi momentumnya kurang tepat

Sekjen Golkar dukung renovasi gedung DPR tapi momentumnya kurang tepat Idrus Marham. ©2017 merdeka.com/gede nadi jaya

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana melakukan renovasi atau perbaikan gedung DPR. Munculnya rencana ini menjadi sorotan publik karena renovasi gedung DPR dinilai belum terlalu genting tapi yang harusnya dilakukan adalah perbaikan kinerja dari setiap anggota DPR.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mendukung ide perbaikan atau renovasi gedung DPR. Ide pembangunan gedung, menurut Idrus, adalah hal yang baik. Sebab sudah puluhan tahun gedung DPR tidak direnovasi. Namun demikian momentumnya saja yang dinilainya tidak tepat.

"Saya kira ini lahir dalam satu proses yang panjang, boleh jadi ide ini muncul dalam momentum yang tidak tepat karena momentumnya DPR ini sedang disoroti, disoroti kinerjanya, disoroti produktifitasnya dan lain sebagainya," jelas Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Idrus mengatakan anggaran renovasi gedung DPR akan dibahas untuk anggaran tahun 2018. Idrus berharap DPR terus berkomunikasi dengan masyarakat bahwa renovasi ini ide yang bagus dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kinerja.

"Kemudian ada juga komitmen bahwa pembangunan ini diikuti oleh kinerja yang baik, diikuti oleh produktifitas itu harus komitmen," pungkasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Dia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Jepang Pakai Dasi Kuning, Puteri: Sesuai Komitmen Golkar Lanjutkan Pembangunan

Jokowi ke Jepang Pakai Dasi Kuning, Puteri: Sesuai Komitmen Golkar Lanjutkan Pembangunan

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat

Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat

Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.

Baca Selengkapnya