Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekjen Gerindra Puji KPK Selamatkan Uang Negara Rp63 Triliun

Sekjen Gerindra Puji KPK Selamatkan Uang Negara Rp63 Triliun Maruf Amin buka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelamatkan uang negara lewat berbagai pencegahan dan penindakan. Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan KPK disebut-sebut mencapai Rp63,9 triliun.

"KPK berhasil menyelamatkan potensi korupsi sampai Rp60 triliun saya kira prestasi yang sangat bagus," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12).

Namun dia menekankan, yang paling penting yakni menjadikan kesadaran antikorupsi sebagai hal yang dimiliki setiap warga negara. Dengan demikian, kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tidak bertepuk sebelah tangan.

"Ini menjadi penting supaya jangan ada lembaga yang bekerja sendirian kemudian tidak mendapat support dari pihak-pihak lain," tegas dia.

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Muzani menekankan pentingnya aspek pencegahan. Sehingga tidak terjadi kerugian negara.

"Kira-kuta itu dan ternyata KPK bisa mencegah potensi korupsi sampai Rp60 triliun tadi disebutkan di KPK barusan dan itu menurut saya prestasi yang membanggakan," ujar dia.

Selamatkan Uang Negara Rp63 Triliun

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, memberikan apresiasi tinggi pada jajarannya dan seluruh pihak yang telah membantu tugas KPK dalam memberantas rasuah. Selama periode kepemimpinannya, KPK telah menyelamatkan uang negara hingga Rp63,9 triliun.

"Hal itu didapat dari pencegahan Rp34,7 triliun, dari supervisi Rp29 triliun dan dari gratifikasi Rp159,3 miliar," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat berpidato di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Serba Guna KPK, Jakarta, Senin, (9/12).

Agus merinci, angka Rp63,9 triliun didasari dari penghitungan divisi Penelitian dan Pengembangan KPK, berikut dengan optimalisasi pendapatan daerah dari pajak hotel, restoran, piutang pajak, fasum fasos dan sengketa aset.

"Sejauh ini ruang publik paling rawan korupsi yakni terkait perizinan, masalah ini membutuhkan koordinasi dan supervisi yang lebih kuat dari online single submission," jelas Agus.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
KPK Bereskan 8 Kasus TPPU Sepanjang 2023, Selamatkan Aset Negara Rp525 Miliar
KPK Bereskan 8 Kasus TPPU Sepanjang 2023, Selamatkan Aset Negara Rp525 Miliar

Adapun asset recovery menjadi salah satu sumbangsih nyata dari hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui BNPB.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya