Merdeka.com - Pimpinan DPRD hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim rencananya akan dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi suap dana hibah sebesar Rp39,5 miliar, yang menjerat Wakil Ketua DPRD nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak. Mereka akan dihadirkan di antara 130 saksi yang ada dalam berkas perkara tersebut.

Rencana pemanggilan sejumlah pimpinan dewan hingga Sekda Pemprov Jatim ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto. Arif menyatakan, terdakwa Sahat tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan perkara dana hibah tersebut. Oleh karenanya, sidang pekan depan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Selasa, 30 Mei mendatang langsung dengan agenda pemeriksaan saksi. Karena yang bersangkutan tidak mengajukan eksepsi," kata Arif, Selasa (23/5).

Arif menjelaskan, bahwa dalam berkas perkara diakuinya ada 130 saksi yang akan dihadirkan. Dari 130 saksi itu, beberapa di antaranya terdiri dari pimpinan DPRD Jatim mulai dari Ketua Kusnadi, Wakil Ketua Anwar Sadad, Anik Maslachah dan Achmad Iskandar. Juga beberapa anggota DPRD Jatim yang diperlukan kesaksiannya.

"Ada beberapa (anggota DPRD Jatim) yang akan jadi saksi. Tentu (empat pimpinan DPRD Jatim) akan kami hadirkan dalam perkara ini. Siapa pun yang menyangkut perkara ini kita akan hadirkan," ujarnya.

Selain dari unsur legislatif, Arif mengakui jika unsur eksekutif juga turut dihadirkan. Beberapa di antaranya adalah Sekda dan mantan Sekda Pemprov Jatim.

"Tentu yang terkait terdakwa kita hadirkan, termasuk Sekda. Siapa pun itu terkait dengan terdakwa kita hadirkan, yang terkait dengan lingkaran pencairan dan proses dana hibah tentu kita hadirkan. Yang tercatat sekda, ada mantan, Pj, dan saat ini," beber Arif.

Dia menambahkan, dua orang penyuap yang sudah divonis 2,5 tahun penjara juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Termasuk pemberi suap yang sudah divonis juga akan dihadirkan," katanya.

Diketahui, dalam sidang dakwaan, JPU KPK menyebut Sahat diduga menerima uang suap sebesar Rp39,5 miliar dari dua penyuap, yakni, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi.

Sahat didakwa dengan dua pasal. Pertama terkait penyelenggara negara Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua terkait suap, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 65 ayat (1) KUHP.