Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti potensi kerawanan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan, seiring majunya sejumlah bakal calon dari kalangan aparatur Sipil Negara (ASN).

Koordinator Komisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengungkapkan, bahwa Kota Tangsel terindikasi rawan dalam konteks sosial politik.

"Kalau kita lihat, banyak bermunculan beberapa ASN yang sudah menyatakan dirinya akan menjadi calon wali kota," ungkap Fritz di kantor Bawaslu Tangsel, Selasa (30/6).

Menurutnya, dalam konteks sosial politik, hubungan antara partai politik, pimpinan daerah dan ASN adalah netral. Sebagaimana amanat undang-undang dalam pelaksanaan Pemilu.

Untuk itu, dia berpesan kepada Bawaslu Tangsel untuk bisa mengamati segala potensi pelanggaran netralitas ASN, dalam pelaksanaan Pilkada.

"Sehingga pada saat ada seorang ASN, apalagi pejabat tinggi ASN menjadi calon ataupun bakal calon, maka Bawaslu harus bisa melihat bagaimana potensi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk mencegah, sehingga netralitas itu tetap dipatuhi itu harus dilakukan, termasuk juga apabila muncul dugaan-dugaan pelanggaran itu harus segera dilanjutkan proses penindakannya," jelas dia.

Menurut Fritz, berdasarkan Permendagri, Peraturan Menpan RB terkait dengan PP 42 dan PP 10, bahwa seorang ASN harus bersikap netral dalam proses pemilihan.

"Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 5 tahun 2014, PP 42 dan PP 10 itu jelas, seorang ASN itu enggak boleh mencondongkan diri, enggak boleh melakukan proses pemihakan, itukan bagian daripada netralitas yang diinginkan oleh seorang ASN. Jadi, salah satu dasar kenapa netralitas ASN itu, menjadi dasar atau indikator untuk menyatakan bahwa sebuah daerah itu rawan atau tidak," ungkap Fritz.

Sebagai informasi, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Muhamad dan Lurah Cipayung Tomy Patria menyatakan diri maju sebagai bakal calon Wali Kota Tangsel dalam kontestasi Pilkada tahun ini.