Merdeka.com - Sejumlah pihak meminta perubahan frase 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan Republik Indonesia menjadi 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam dialog kebangsaan yang digelar oleh Organisasi Shiddiqiyyah bekerja sama dengan Pesantren Majmaal Bahrain Shiddiqiyyah Hubbul Wathon Minal Iman, Universitas Bung Karno, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Persada Sukarno, Ndalem Pojok Kediri dan Api Bandung, di kompleks MPR, Kamis (12/7).

Dialog dengan topik "17 Agustus 1945 Bukan Kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan 17 Agustus 1945 adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 adalah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia", ini dihadiri oleh Muhaimain Iskandar, Wakil Ketua MPR RI, dengan narasumber dialog, antara lain Meutia Hatta (putri Proklamator Bung Hatta), KH Agus Sunyoto (Ketua Lesbumi PBNU), DR Azmi Syahputra SH, MH(Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno), dan Haris Azhar (aktivis HAM).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Shiddiqiyyah Drs Ris Suyadi memaparkan argumen perlunya perubahan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebab pada 17 Agustus 1945 negara Republik Indonesia belum terbentuk. Negara Kesatuan Republik Indonesia baru terbentuk pada 18 Agustus 1945.

"Seperti disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah), maka menjadi wajib bagi kita mengetahui dan mengerti sejarah bangsa sendiri. Khususnya sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Ris.

Menurut dia, pada 1945 yang dijajah bangsa atau republik? Kita harus meluruskan sejarah. Kita berdosa kepada dwitunggal proklamator Soekarno-Hatta bila mengatakan 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga melalui Dialog Kebangsaan ini, bangsa kita bangkit untuk meluruskan sejarah dan diharapkan mampu mengembalikan pemahaman dan penyebutan masyarakat yang selama ini keliru dengan menyebut ‘17 Agustus Kemerdekaan Republik Indonesia,’ dan istilah-istilah lain yang salah pada pemahaman dan penyebutan yang benar, yakni 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 Berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ucapnya.

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar mendukung inisiatif perubahan makna hari lahir kemerdekaan negara Indonesia menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kata Cak Imin, kita tidak boleh keluar dari tulisan aslinya. Di naskah teks proklamasi disebutkan kemerdekaan bangsa yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, bukan kemerdekaan negara. Kita harus konsisten dalam mewarisi perumusan pondasi sejarah bangsa. Bila kita kembali kepada pondasi, kita akan kembali kepada cita-cita dari leluhur kita.

"Saya akan menyerukan kepada panitia nasional perayaan 17 Agustus 1945 sejak tahun ini dan seterusnya untuk menuliskan 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Muhaimin saat memberikan sambutan di dialog kebangsaan ini.

Sementara KH Agus Sunyoto, Ketua Lesbumi PBNU, mengatakan Republik Indonesia satu detik pun tidak pernah dijajah. Yang dijajah adalah bangsa Indonesia. Dari naskah teks proklamasi sudah jelas bahwa yang merdeka itu bangsa, bukan negara. Bila kita mengatakan 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan Republik Indonesia, berarti kita mengabaikan proklamator. Padahal negara belum ada pada saat itu.

Negara Republik Indonesia berdiri di atas dasar negara yaitu Pancasila. Dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, barulah terbentuk Negara Republik Indonesia.

"Kita perlu ada pelurusan sejarah karena bangsa kita sudah mulai digoyang," ujar Agus Sunyoto.