Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memangkas 489 jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Fitriati M menyebutkan, pemangkasan itu untuk menghilangkan iklim birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit. "Jabatan struktural itu sejatinya tidak dihapus, namun dialihkan ke jabatan fungsional lain," kata Fitriati di Padang, Senin (18/10).

Dia menjelaskan rata-rata jabatan struktural yang dialihkan itu merupakan jabatan eselon IV. "Bahkan pada (tingkat) kementerian sendiri, jabatan eselon itu sudah tidak ada, diganti menjadi jabatan fungsional. Kita di Pemprov Sumbar sedang menuju ke arah sana," sebutnya.

Dia mengatakan, awalnya mereka mengusulkan pemangkasan sekitar 800 jabatan ke Kemendagri. Namun yang disetujui hanya 489 jabatan, ditambah 380 jabatan lain yang direkomendasikan untuk dihapus.

"Sehingga total jabatan yang akan dihapus itu mencapai 869 jabatan," jelasnya.

Dari 380 jabatan yang disetujui dihapus, sebagian besar merupakan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) di SMA, SMK dan SLB.

"Semula, kami ingin tetap mempertahankan jabatan Kasubag TU itu, karenanya tidak kami masukkan ke 800 jabatan yang diusulkan. Namun, Kemendagri merekomendasikan jabatan Kasubag TU untuk dihapuskan, atau dialihkan ke jabatan fungsional lain," jelas Fitriati.

Jabatan struktural yang dihapuskan itu terdiri dari 376 jabatan Kasubag TU. Jabatan lain di antaranya satu jabatan di Biro Umum Setdaprov Sumbar dan satu jabatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Lalu ada satu jabatan di BPBD, satu jabatan di Badan Penghubung. Untuk jabatan-jabatan itu sudah kita (mulai) revisi, bersamaan dengan 489 jabatan lain. Untuk penyetaraannya (jabatan ke fungsional) telah kami ajukan ke Kemendagri, menunggu persetujuan," pungkasnya.