Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Yudo Margono selangkah lagi menapaki puncak karir sebagai prajurit TNI. Yudo bakal memimpin TNI setelah dipinang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon tunggal Panglima TNI.

Nama Yudo tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) sebagai calon Panglima TNI disodorkan pemerintah kepada DPR pada Senin (28/11) lalu. Mantan Pangkogabwilhan ini akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang.

Rotasi matra menjadi alasan Jokowi menunjuk Yudo menjadi Panglima TNI. Jabatan Panglima TNI diketahui saat ini dipegang Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari Angkatan Darat. Sebelum Andika, Panglima TNI dijabat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.

"Satu yang kita ajukan satu (calon), Kasal yang sekarang karena memang kita rotasi matra," kata Jokowi di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/11).

Tahapan Yudo Resmi Jabat Panglima TNI

Setelah Surpres diterima DPR, estafet pergantian kepemimpinan TNI kini tinggal melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo dilakukan Komisi I DPR. DPR akan menggelar rapat pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal fit and proper test dilakukan Komisi I terhadap Yudo.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan, kemungkinan Rapim dan Bamus digelar pekan depan. Sebab menurut dia, pekan ini sudah tidak ada waktu lagi untuk menggelar Rapim dan Bamus.

Politikus Gerindra ini menegaskan tak ada niat untuk menunda-nunda menggelar fit and proper test terhadap calon Panglima TNI. Mengingat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI juga berburu dengan waktu reses DPR pada 15 Desember 2022 mendatang.

Sementara persetujuan DPR terkait nama calon Panglima TNI paling lambat 20 hari setelah nama diajukan presiden. Nama calon Panglima TNI yang lolos fit and proper test kemudian diumumkan langsung Komisi I DPR dan diserahkan kepada presiden untuk dilantik.

"Bamus itu harus didahului dengan rapim. Nah sementara, rapim ini akan dilaksanakan kalau memenuhi kuorum. Nah, ini sedang mencari kecocokan waktu para pimpinan DPR yang memang sedang ada kegiatan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/11).

PR Yudo Margono

Sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) diprediksi menanti Yudo jika proses pelantikannya sebagai Panglima TNI berjalan mulus. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus dosen Universitas Paramadina, Anton Aliabbas mengatakan, salah satu PR itu adalah memperkuat interoperabilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

Menurut Anton, penguatan Kogabwilhan menjadi penting mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur. Sebagai mantan Panglima Kogabwilhan 1, Anton meyakini Yudo sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi Komando Utama Operasi TNI.

"Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim," kata Anton dalam keterangannya dikutip merdeka.com, Selasa (30/11).

Selain memperkuat Kogabwilhan, Anton berharap Yudo dapat merealisasikan kebijakan terkait perubahan pendekatan dalam menangani konflik Papua. Perubahan kebijakan menangani konflik di Papua dinilai Anton sangat penting mengingat masalah di bumi cenderawasih belum mendapatkan perubahan secara signifikan dan masih menjadi problem keamanan nasional.

Di sisi lain, Anton menambahkan, kejelasan pendekatan non kekerasan dan reorientasi militer setelah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih.

Terlebih wacana soal reorientasi konflik Papua dengan pendekatan humanis sudah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat Panglima TNI. Serta di singgung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman.

Dia berharap institusionalisasi pernyataan tersebut menjadi penting dan tantangan bagi Yudo jika resmi dilantik sebagai Panglima TNI. "Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas. Dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," ujar dia.

Terakhir, meskipun tidak akan genap 12 bulan menjabat, Yudo hendaknya ikut memikirkan bagaimana perbaikan kesejahteraan prajurit TNI. Menurut Anton, kesejahteraan sejatinya tidak semata-mata terkait peningkatan penghasilan yang didapatkan prajurit TNI setiap bulan atau terkait penugasan.

"Integrasi isu pendidikan anak dalam skema mutasi/promosi prajurit hingga perbaikan kemudahan pembiayaan keuangan/fasilitas kredit menjadi penting untuk dibahassecara konkret," tandasnya.