Merdeka.com - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto urung penuhi panggilan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel. Danny bakal diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi pengadaan ATK dan makan minum di lingkungan Pemkot Makassar yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Selasa lalu penyidik layangkan surat panggilan pemeriksaan ke Wali Lota Makassar dan pagi tadi pukul 09.00 wita dijadwalkan pemeriksaannya tetapi yang bersangkutan tidak bisa penuhi panggilan, belum bisa diperiksa karena masih berada di Jakarta. Ada urusan dinas," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Dicky Sondani kepada wartawan, Jumat, (9/2)

Sedianya Danny Pomanto yang beberapa waktu lalu kembali mendaftar sebagai calon Wali Kota Makassar dipanggil untuk pertama kali. Selanjutnya akan dilayangkan surat pemanggilan kedua.

Menurut Dicky, Danny akan diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai atasan dari Erwin Syafruddin Hayya, kepala BPKAD. Erwin merupakan adalah tersangka kasus dugaan korupsi di kegiatan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), makan dan minum.

Dia ditahan oleh penyidik sejak akhir Januari lalu setelah beberapa hari sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Di tangan penyidik saat ini masih tersimpan uang sebesar Rp 1 miliar lebih dan beberapa mata uang asing yang disita usai penggeledahan di kantor BPKAD.

Dari uang Rp 1 miliar lebih itu, kata Dicky, Rp 300 juta di antaranya hasil dari pengadaan ATK dan makan minum tahun 2017. Tetapi, anggaran tersebut yang sedianya dikelola pihak ketiga kemudian didistribusikan untuk pembelian ATK, makan dan itu justru ada di tangan Erwin. Dia kelola sendiri dana tersebut.

Lalu sisa dari Rp 300 juta itu, lanjut Dicky, Erwin Syafruddin Hayya hingga hari ini belum bisa mempertanggungjawabkan asalnya dari mana. Erwin mengaku, uang itu miliknya.

"Jika nanti sisa uang sebesar Rp 700 juta lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Erwin Hayya dapatnya dari mana maka dia bisa disangkakan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Ada pun yang Rp 300 juta itu untuk kasus Tipikornya," kata Dicky Sondani.

Sementara itu, Danny Pomanto saat dikonfirmasi via ponselnya mengaku masih berada di Jakarta. Dia berangkat sejak Kamis kemarin karena dipanggil oleh Dirjen Otoda Kemendagri.

"Saya dipanggil Dirjen Otoda untuk mencari solusi di persoalan anggaran yang tidak bisa diproses karena kepala BPKAD Kota Makassar saat ini sementara ditahan polisi. Insya Allah hari minggu nanti balik ke Makassar. Karena hal inilah saya tidak bisa penuhi panggilan penyidik," kata Danny Pomanto.

Diungkapnya, karena kepala BPKAD, Erwin Syafruddin Hayya ditahan banyak honor yang tidak keluar, tidak bisa diproses demikian juga dengan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tidak bisa diproses.

"Untuk honor-honor, ada kurang lebih 20 ribu honorer tidak bisa terima honor termasuk RT/RW," katanya.