Sebut KPK bisa lumpuh, Gerindra tolak wacana pencabutan wewenang penuntutan KPK

Rabu, 6 September 2017 16:27 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Desmond J Mahesa. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Fraksi Gerindra memastikan menolak wacana rekomendasi untuk menghilangkan kewenangan penuntutan kasus korupsi oleh KPK. Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan dihilangkannya kewenangan KPK untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut seseorang yang terjerat korupsi sama saja melemahkan lembaga anti rasuah itu.

"Itu enggak boleh, itu sama saja membuat KPK lumpuh, Gerindra tak setuju, ya enggak mungkin lah," kata Desmond di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).

Desmond menuturkan, proses untuk mencabut kewenangan penuntutan KPK bisa ditempuh dengan jalan revisi UU KPK. Namun, Gerindra dipastikan akan melawan revisi UU KPK itu.

"Jadi kalau ada gagasan itu saya pikir masih berjuang keras, UU KPK? Kalau di UU KPK, Partai Gerindra tidak mau ada perubahan," tegasnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Daeng Muhammad mengungkapkan usulan menghilangkan kewenangan KPK baru sebatas wacana dari sejumlah anggota Pansus. Fraksi PAN, kata Daeng, belum membahas wacana tersebut.

"Kita belum bahas itu, kalau wacana itu dari temen-temen saya pikir juga jadi wacana dan hak teman-teman PAN belum bahas. PAN dan fraksi akan bahas terkait wacana itu," ujar Daeng.

Sejauh ini, Pansus masih mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan penyimpangan kinerja yang dilakukan KPK. Namun, pihaknya berharap KPK mau menghadiri rapat Pansus untuk mengklarifkasi segala temuan tersebut.

"Harusnya KPK duduk bersama-sama kita. Kalau misal soal perlindungan saksi. Apa sih yang harus tabu. Ketika kita kritik KPK seolah-olah kita ini anti KPK, pro koruptor. Ini enggak boleh, opini seperti ini yang nggak boleh dibangun di publik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Daeng menegaskan, keberadaan PAN di Pansus Angket bertujuan untuk mengontrol substansi penegakan hukum di KPK agar sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Kalau memang mereka melakukan tindak pidana korupsi, tak boleh ada lembaga yang dikhawatirkan orang yang tak mampu dikontrol," pungkasnya. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini