Sebut Jokowi Tak Paham Pancasila, Rocky Gerung Dipolisikan Politikus PDIP
Merdeka.com - Ucapan Rocky Gerung di Forum Indonesia Lawyers Club (ILC) berbuntut panjang. Dia dilaporkan atas ucapannya yang menyebut Presiden Jokowi tidak memahami nilai Pancasila.
Adalah Politisi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat yang melaporkan ke Bareskrim Polri, Senin (9/12). Henry menilai ucapan Rocky Gerung sebagai bentuk penghinaan.
"Saya akan ajukan ahli yang bisa menerangkan bahwa ucapan itu bagian penghinaan," kata Henry di Bareskrim Polri, Senin (9/12).
Menghina dan Tendensius
Henry berpendapat bahwa tujuan Rocky Gerung mengucapkan hal itu untuk mempermalukan Presiden. Itu terlihat dari nada dan bahasa tubuh sinis Rocky serta ucapannya yang tendensius. Henry menilai, Rocky telah memenuhi unsur pidana seperti yang tercantum pada Pasal 310 KUHP.
Dijelaskan bahwa setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal.
"Beberapa yurisprudensi juga mengatakan tujuan untuk mempermalukan orang yang diserang sudah memenuhi unsur tidak ada tujuan lain kecuali mempermalukan bukan kritik. Kalau kritik bukan seperti itu caranya," kata dia.
Untuk melengkapi laporannya, Henry membawa rekaman video, transkip dan saksi bahkan ahli-ahli untuk memperkuat dalam membuat laporan polisi.
"Video rekaman dan transkrip dari rekaman dia waktu acara ILC yang terakhir itu. Dia mengatakan bahwa Presiden tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila, Presiden hanya hafal Pancasila tapi tidak paham. Saya melihat ucapan itu keterlaluan," ucap dia.
Henry melihat dari sisi hukum. Pertama Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, sebagai falsafah dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sedangkan, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di angkatan bersenjata (TNI), Presiden adalah hasil pemilihan langsung dari rakyat Indonesia.
"Artinya sosok harus dihormati oleh rakyat Indonesia bahkan bangsa bangsa asing pun penghormatan kepada Presiden sehingga saya tidak menerima kepada orang yang mengatakan Presiden tidak paham Pancasila. Saya bisa membuktikan Presiden bahwa sangat Paham Pancasila," ujar dia.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaGerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaSerang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Mendadak Ogah Singgung Angka Hingga Sebut Nama Kapolri dan Panglima TNI, Ada Apa?
Selain tak mau menyebut nama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi enggan berbicara soal angka.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaGanjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP
PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaHasto Bongkar Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar dan PDIP, Ada Menteri Ditugaskan jadi Juru Lobi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya