SCG: Lebih dari setengah pemilih di Surabaya pilih golput

Kamis, 10 Desember 2015 00:11 Reporter : Moch. Andriansyah
SCG: Lebih dari setengah pemilih di Surabaya pilih golput Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Lembaga Survei Surabaya Consulting Group (SCG) mencatat, tingkat kehadiran pemilih di TPS (tempat pemungutan suara) pada Pilwali Surabaya, Jawa Timur masih rendah, yaitu hanya sekitar 53 persen. Angka ini masih jauh dari target Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, yaitu 70 persen.

"Hasil quick count (hitungan cepat) yang dilakukan SCG, ditemukan fakta bahwa kehadiran pemilih di TPS saat Pilkada serentak digelar di Surabaya hanya mencapai 53 persen saja, jauh dibawa target KPU, yaitu 70 persen," terang Direktur SCG, Didik Prasetiyono, Rabu malam (9/12).

Menurut Didik, rendahnya kehadiran pemilih di Pilwali Surabaya ini, disebabkan berbagai faktor, seperti apatisme politik, yakni ketidakpedulian terhadap proses pemilihan pemimpin.

"Penyebabnya adalah gagalnya edukasi politik pada masyarakat bahwa pemilu itu penting. Kemudian ‎juga faktor lemahnya sosialisasi KPU. ‎Ini bisa dilihat dari pemasangan baliho spanduk yang terpasang asal-asalan dan bila rusak tidak segera diganti," katanya.

Pria yang akrab disapa Dikdong ini juga menyebut, Pawaslu Kota Surabaya juga cenderung overacting dan membatasi gerak calon dan tim kampanye dalam hal sosialisasi.

"Faktor tidak validnya DPT juga jadi penyebab. Sebab, pemilih ber-KTP Surabaya yang sudah bertahun-tahun tidak tinggal di Surabaya, masih tercatat di DPT. Pekerja migran dan pola hidup urban mendorong hal ini," ucapnya.

Satu lagi, tambah Didik, yakni dilema hari libur bagi kaum metropolis. Kesempatan libur Pilkada, kata dia, digunakan untuk istirahat atau santai bersama keluarga, sehingga mendorong tingginya ketidakhadiran di TPS.

Ke depan, SCG merekomendasikan agar sosialisasi mengombinasikan antara ide pembatasan agar kemampuan calon setara, dengan tetap mengakomodasi kreativitas grass root dalam membuat Pilkada meriah yang ujungnya meningkatkan kehadiran pemilih.

"Edukasi atau pendidikan politik, harus dilakukan sejak usia dini, agar kesadaran bernegara terbangun," pungkasnya. [tyo]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini