Merdeka.com - Sebagai pendekar keadilan, para hakim tidak boleh mendapat intimidasi, ditekan atau diancam keselamatannya. Jika hal itu terjadi, maka negara tidak akan berdiam diri.

"Beri tahu saya kalau ada yang mengancam secara fisik," tegas SBY saat meresmikan Rakernas Bantuan Hukum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/7).

SBY mengatakan, di negara hukum, seseorang tidak bisa mengancam, terlebih ancaman fisik. "Awas, kalau kalian tidak akan selamat, ini koyak kita punya keadilan. Kalau tidak ada bantuan pengamanan di KPK, sudah ada LPSK, tadi kepada majelis hakim, jaksa, kalau memang terancam keselamatanmu tidak boleh negara membiarkan. Tidak boleh," pungkas SBY.

Khusus kepada para hakim konstitusi, SBY meminta agar mencermati dulu putusannya sebelum palu diketok. Sebab, sesuai undang-undang, putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah final dan mengikat. Dengan demikian, tidak akan ada lagi upaya hukum untuk mengubahnya.

"Saya percaya kepada pendekar keadilan, para hakim konstitusi, dan lain-lain. Cermatlah di dalam mengambil keputusan, karena sekali palu diketok, final dan mengikat, dengan demikian yang hadir adalah rasa keadilan," kata SBY.

SBY mengaku, setiap putusan yang sudah dijatuhkan oleh MK selalu dijalaninya dengan baik. Seperti yang pernah terjadi saat MK menetapkan anggaran pendidikan harus 20 persen, dan saat MK membubarkan BP Migas beberapa waktu lalu.

"Itulah yang ada di negara ini final dan mengikat. Bagaimana kalau keliru? Nah, justru dikatakan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang kita, final dan mengikat," tegasnya.