Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

SBY: Semoga intelijen tidak jadi alat politik

SBY: Semoga intelijen tidak jadi alat politik twitter SBY. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali aktif bersosial media. Kali ini melalui akun twitter @SBYudhoyono, Presiden RI ke-6 tersebut menyampaikan pesan politiknya jelang satu tahun sebelum Pemilu 2019.

SBY, sapaan akrab Yudhoyono, berharap Pemilu 2019 berjalan langsung, tertib, jujur dan adil.

"Semoga Pemilu 2019 (termasuk Pilpres) berlangsung aman, tertib, jujur & adil. Semoga setiap peserta pemilu bertanding secara ksatria," tulis SBY seperti dikutip merdeka.com dari akun twitter @SBYudhoyono, Rabu (18/4).

Cuitan berlanjut dengan harapan SBY terkait jalannya masa kampanye nanti.

"Semoga 'black campaign' & 'character assasination' tidak menjadi-jadi. Semoga tahun ini tak dipenuhi 'hoax', 'hate speech' & intimidasi," harap suami Ani Yudhoyono tersebut.

Untuk penegak hukum, SBY berpesan agar hukum rimba tak diberlakukan dimana yang kuat menang dan lemah pasti kalah.

Selain itu, ia juga berharap agar penegak hukum tak kesusupan agen politik.

"Semoga yg berlaku bukan 'hukum rimba'. Yg kuat pasti menang & yg lemah pasti kalah, tak peduli salah atau benar."

"Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan & KPK) tidak "kesusupan" agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik."

Terakhir, dalam cuitannya, SBY mengajak netizen maupun penduduk negeri ini untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mari ingatkan sekaligus dukung pemerintah, utk tetap kelola ekonomi & kesejahteraan rakyat, meskipun kita berada di tahun politik," tutup SBY.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Sebut Pihak Kalah Pemilu Harus Jadi Penyeimbang Pemerintah

Sudirman Said Sebut Pihak Kalah Pemilu Harus Jadi Penyeimbang Pemerintah

Kata Sudirman, situasi saat ini lebih kompleks ketimbang pada masa lalu.

Baca Selengkapnya
7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik

7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik

Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Nilai Indonesia Dalam Masa Mencemaskan: Berbahaya, Hukum dan Etik Diabaikan

Sudirman Said Nilai Indonesia Dalam Masa Mencemaskan: Berbahaya, Hukum dan Etik Diabaikan

Dia menyebut, seorang pemimpin yang berpikir sangat legalistik bakal mementingkan kemauan diri sendiri.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Kita Mohon Pak Jokowi Akhiri Jabatan dengan Netral

Cak Imin: Kita Mohon Pak Jokowi Akhiri Jabatan dengan Netral

Menurut Cak Imin, ketidaknetralan dalam Pemilu akan merusak demokrasi.

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pesan SBY untuk AHY: Kesempatan Demokrat Sukseskan Pemerintahan Jokowi

Pesan SBY untuk AHY: Kesempatan Demokrat Sukseskan Pemerintahan Jokowi

SBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.

Baca Selengkapnya