SBY minta KPK usut dirinya terkait tudingan Wikileaks
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dirinya terkait tudingan Wikileaks. Situs Wikileaks mengungkapkan SBY dan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menerima kucuran dana dari Australia, terkait percetakan 550 juta lembar uang pecahan Rp 100 ribu.
"Saya serius minta KPK kerja sama dengan pemerintahan Australia, supaya jelas dan terang, karena ini bagian dari sejarah kita," ujar SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8).
SBY mengatakan silakan KPK bekerjasama dengan pemerintahan Australia untuk mengusut dan membuktikan apakah tudingan itu benar. Yang jelas, kata SBY, dirinya tidak pernah menerima kucuran dana tersebut.
"Saya jelaskan percetakan sepenuhnya kewenangan, tanggung jawab dan urusan BI, bukan presiden, dan bukan pemerintah," ujarnya.
Apalagi, kala itu dirinya masih menjadi prajurit TNI di saat percetakan uang tersebut tahun 1999.
"Jika ada di Indonesia melakukan tidak benar atas pencetakan uang pada tahun 1999 itu, saya masih ABRI belum jadi presiden. Segalanya bisa diklarifikasikan dengan benar. Bagaimanapun, hukum dan keadilan harus ditegakkan," pungkas SBY.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan Senilai Rp30 Miliar untuk Gaza dan Sudan
Bantuan ini akan diantar langsung ke Mesir dan sudah didelegasikan kepada Kepala BNPB, seluruh unsur kementerian, lembaga maupun mitra pemerintah.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi Bertemu di Istana, Ini Tanggapan PKS
Saat ini PKS memilih fokus memantau proses perhitungan suara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN)
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sudirman Said Yakin Empat Menteri Jokowi Penuhi Undangan MK soal Sengketa Pilpres
Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara Soal 4 Menteri Jokowi Dipanggil MK Bersaksi Soal Sengketa Pilpres
Sebagai informasi, empat menteri tersebut akan dipanggil MK pada hari Jumat 5 April 2024.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnya