SBY minta Kompolnas jadi pilar pengawas Polri
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menjadi pilar pengawas terhadap kinerja Kepolisian. Pengawasan dilakukan mulai dari kalangan eksternal hingga internal Polri secara keseluruhan.
"Arahan presiden adalah Kompolnas harus bisa menjadi salah satu dari pilar untuk memperbaiki dan mengawasi dari kalangan eksternal kinerja polri," ujar Ketua Kompolnas, Djoko Suyanto di Istana Negara, Senin (4/6).
Di samping itu, ada dua hal lain yang juga menjadi prioritas kerja Kompolnas dalam menjalani tugasnya. Diantaranya kapasitas dan integritas.
Meski demikian, tiga hal itu bukan porsi utama dari elemen Kompolnas dalam mengawasi dan memperbaiki kinerja polisi. Porsi paling utama, lanjut Djoko, adalah elemen masyarakat dan media dalam melakukan pengawasan.
"Tiga hal itu barang tentu bukan porsi elemen kompolnas semata, ada elemen-elemen masyarakat terutama media dari sekian banyak pilar yang ikut bagaimana membawa Polri kita ke depan semakin baik," tutur dia.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011, Kompolnas memiliki bidang kerja yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Salah satunya merespon pengaduan dari masyarakat dan memantau kasus-kasus strategis yang menjadi perhatian.
"Kalau you baca peraturan presiden yang baru nomor 17 tahun 2011, you bandingkan dengan perpres lama tahun 2006 akan ada sangat banyak perbedaan tentang decisiveness, tentang keterlibatan Kompolnas bersama Polri terjun ke dalam konteks bagaimana memperbaiki Polri," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kombes Jeki Pimpin Apel Polisi RW, Ajak Ciptakan Pemilu Damai
Jeki menyampaikan bahwa polisi RW memiliki peran strategis dalam pengamanan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPihak SYL Minta Polisi Tahan Firli Bahuri, Ini Alasannya
Menurut dia, Firli tidak memiliki alasan lagi absen pemeriksaan sebagai tersangka besok.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo
Koalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca SelengkapnyaPolri Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
Polri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaSosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.
Baca SelengkapnyaTak Sembarangan PNS Bisa Pindah ke Ibu Kota Nusantara, Ternyata Ada Syarat Ketat Harus Dilalui
Strategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.
Baca Selengkapnya2 Bintara Polri Dihukum Komandan Gara-Gara Naik Pangkat Belum Didampingi Bhayangkari 'Jangan Kumis Saja Ditebalin'
Dua orang bintara dihukum push up oleh Kapolres karena tak bawa istri saat upacara pelantikan kenaikan pangkat.
Baca SelengkapnyaZulhas Bela Prabowo Usai Diberi Nilai 11/100 oleh Anies: Kalau Bapak Dihina, Rakyat Semakin Hormat
Zulhas menilai Prabowo Subianto merupakan sosok menteri yang memiliki prestasi gemilang
Baca Selengkapnya