Merdeka.com - Saat membuka sidang kabinet paripurna di ruang rapat utama Kantor Presiden, Jakarta, ada dua hal yang menjadi fokus utama pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satunya, penyelesaian ganti rugi terhadap warga Sidoarjo atas luapan lumpur di atas lahan milik PT Lapindo Brantas sebesar Rp 800 miliar.

"Saya juga menerima kabar Lapindo belum menunaikan kewajibannya Rp 800 miliar belum diselesaikan. Sampaikan kepada Lapindo kalau janji harus ditepati kalau main-main sama rakyat dosanya dunia akhirat," kata SBY kepada seluruh menteri, Kamis (14/2).

Kemudian, SBY juga mengaku sudah mendapatkan laporan langsung mengenai kuota impor daging sapi yang ditangani Kementerian Pertanian. SBY mengaku, ingin memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat berjalan lurus serta tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada.

"Saya hanya harus memastikan arahan saudara itu lurus dan benar, oleh karena itu, Menpora yang lama sebelum mengundurkan diri itu saya panggil secara lisan dan tertulis apakah ada kesalahan instruksi dan penyimpangan yang seharusnya tak terjadi. Saya sudah terima penjelasan Mentan," ungkapnya.

Di samping itu, SBY juga menyampaikan bencana yang terjadi di tanah air yang akhir-akhir terjadi. "Pengalaman Jakarta dilanda banjir, ternyata KBB ada titik yang jebol, dengan demikian menyebabkan luapan air dan genangan tinggi," terangnya.