SBY izinkan ratusan kepala daerah terlibat korupsi diperiksa

Jumat, 28 September 2012 17:40 Reporter : Yulistyo Pratomo
SBY izinkan ratusan kepala daerah terlibat korupsi diperiksa SBY berbicara kepada ketua KPK dan kapolri. rumgapres/abror rizki

Merdeka.com - Izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang dikeluarkan presiden selama periode Oktober 2004 hingga September 2012 sudah mencapai 176 izin. Dari jumlah itu, sebanyak 74,43 persen permohonan yang diminta kepolisian dan kejaksaan karena terkait kasus korupsi.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam saat menggelar jumpa pers di kantor Sekretariat Negara, Jakarta. Dia juga menyebutkan, keluarnya seluruh izin itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan korupsi.

"Dalam masalah pemberantasan korupsi. Sebagai contoh yang terakhir menjelang Lebaran presiden mengatakan, saya prihatin benar makin terbuka, makin terkuak penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif terutama melibatkan jajaran pemerintahan dan jajaran DPR RI utamanya," kata Dipo, Jumat (28/9).

Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan Seskab selama delapan tahun, tercatat permohonan pemeriksaan terhadap bupati maupun wali kota mencapai 103 kali dengan persentase mencapai 58,52 persen. Sisanya antara lain Wakil bupati/wali kota sebesar (17,61 persen), anggota MPR/DPR (13,63 persen), gubernur (6,81 persen), wakil gubernur (1,70 persen), anggota DPD (1,13 persen) dan hakim MK (0,56 persen).

Dari sekian pejabat daerah yang diduga terlibat korupsi, kader Partai Golkar paling banyak. Hal itu terlihat dari banyaknya permintaan izin pemeriksaan yang menjerat kader Golkar. Seskab mencatat permohonan pemeriksaan dengan persentase mencapai 36,36 persen. Sisanya PDIP (18,18 persen), Partai Demokrat (11,36 persen), PPP (9,65 persen), PKB (5,11 persen), PAN (3,97 persen), PKS (2,27 persen).

"Jadi kalau anda menuduh presiden tebang pilih, saya jawab I did not agree with that," tandasnya.

Selain itu, dari data Kemendagri sendiri, izin pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi sendiri sebanyak 431 izin dengan latar belakang dari Partai Golkar sebanyak 149 izin, sisanya PDIP 106 izin, PPP 40 izin, PAN 23 izin dan Demokrat 17 izin. Sebanyak 361 di antaranya terkait dengan kasus korupsi.

Sementara persetujuan tertulis gubernur atas nama Mendagri untuk pemeriksaan anggota DPRD Kabupaten/Kota mencapai 994 izin untuk memeriksa 2.553 orang. Dari data itu, Partai Golkar masih berada di urutan pertama dengan angka mencapai 146 izin. Sisanya PDIP (74 izin), Partai Demokrat (63 izin), PPP (39 izin) dan PKB (30 izin). [has]

Topik berita Terkait:
  1. Presiden SBY
  2. Kasus Korupsi
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini