SBY dinilai tergesa-gesa bentuk Satgas Antipornografi

Merdeka.com - Wakil Ketua Komnas Perempuan Masruchah menilai, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi sangat tergesa-gesa.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebab, saat disahkan Undang-Undang itu menuai banyak pro dan kontra.

"Kenapa tidak dilakukan refleksi terlebih dahulu, kok tiba-tiba langsung bikin Perpres. Ini tidak akan efektif," kata Masruchah kepada merdeka.com, Rabu (14/3).

Masruchah menambahkan, pada praktik di lapangan implementasi Undang-Undang pornografi kadang masih menimbulkan ketidakadilan. "Banyak yang menjadi korban pornografi, justru malah dijadikan tersangka. Ini tidak adil, itu dulu yang harus dievaluasi dulu," ujar Masruchah.

Selain itu, Masruchah juga menyorot anggaran yang akan digunakan oleh satuan gugus itu. "Ini pasti akan menambah beban anggaran pemerintah saja. Saya menilai ini tidak akan efektif," tegas dia.