Merdeka.com - Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengaku tidak terpengaruh adanya Revisi Undang-Undang KPK. Dia optimis meskipun adanya revisi kinerja KPK akan tetap kuat.

Namun, dia mengatakan meski kinerja KPK tidak terpengaruh dengan rencana revisi UU KPK, tapi tetap berharap hasilnya tidak menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Yang utama itu adalah membuat sistem UU yang dapat bereaksi dengan cepat, apapun UU atau sistem kendali yang dibuat kalau terdapat kelambatan maka akan tidak efisien dan efektif dalam mengejar perilaku korup," ujar Saut, Rabu (3/2).

Sama halnya dengan pihak yang menolak adanya revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002, Saut khawatir adanya kebocoran informasi jika revisi UU disahkan. Hal ini menurutnya yang akan mempengaruhi KPK ke depannya.

Dalam revisi UU KPK ada poin yang mengatur soal penyadapan, lantaran berawal dari penyadapan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menanggapi hal ini Saut tidak ambil pusing, menurutnya OTT tidak hanya tergantung pada pengertian klasik tentang penyadapan secara strategic ataupun taktikal saja.

"Ada banyak cara untuk melakukan OTT tetap lawfull sebagaimana secara teknis UNCAC 2003 telah memberi isyarat untuk itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 setidaknya ada empat point yang dianggap hanya melemahkan KPK. Keempat point tersebut adalah usia KPK yang dibatasi menjadi 12 tahun, KPK harus izin terlebih dahulu dalam penyadapan, kewenangan KPK dalam SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara), perlu adanya dewan pengawas KPK.