Satu Per Satu Wilayah Lepas dari Kabupaten Bogor
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang membahas proses pembentukan Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Kabupaten Bogor Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Barat.
Terakhir kali, pemekaran Kabupaten Bogor Timur digaungkan pada 2019 lalu dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, yang sepakat bersama Bupati Bogor Ade Yasin menyampaikan pemekaran Bogor Timur.
Ketidakmerataan pembangunan, menjadi pemicu utama masyarakat di tujuh kecamatan anggota CPDOB Kabupaten Bogor, ingin merdeka dari induknya, Kabupaten Bogor. Dengan memisahkan diri, mereka menilai mampu lebih maju.
Ketua DPP Presidium Bogor Timur, Nafizul Alhafiz Rana menjelaskan, selain ketidakmerataan pembangunan, layanan publik masyarakat di sana pun terlalu jauh jika harus ke Cibinong sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.
"Kan hasil kajiannya ibu kota nanti ada di Jonggol. Selama ini kan masyarakat yang jauh-jauh seperti dari Sukamakmur, Tanjungsari, Cariu itu enggak perlu jauh-jauh ke Cibinong kalau cuma urus KTP, SIM dan lainnya. Kejauhan," kata Alhafiz, Senin (29/3).
Kabupaten Bogor Timur akan terdiri dari 7 kecamatan, yakni Gunungputri, Klapanunggal, Cileungsi, Cariu, Jonggol, Sukamakmur dan Tanjungsari. Dari 7 kecamatan itu di dalamnya terdapat 75 desa yang telah menyatakan diri ‘merdeka’ dari Bumi Tegar Beriman.
Selain masalah pelayanan yang terlalu jauh, juga ada kesenjangan antara satu kecamatan dengan yang lainnya. Seperti Kecamatan Gunungputri yang menduduki ranking teratas dalam hal IPM dengan rasio 80,35, yang tercatat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor tahun 2016 lalu atau saat pemekaran Bogor Timur mulai digaungkan.
Jumlah IPM itu juga melampaui Cibinong dengan rasio 78,51 di posisi kedua, yang notebene akan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Bogor.
Indeks Daya Beli di Gunungputri pun tertinggi di antara 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan rasio 85,15. Dengan dasar itulah, masyarakat dari 75 desa di 7 kecamatan itu percaya diri mampu hidup lebih baik jika memisahkan diri.
"Kabupaten Bogor ini terlalu luas. Kami ingin memisahkan diri karena pemerintah daerah tidak mampu memberikan aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai kepada kami warga di 7 kecamatan ini," kata Alhafiz.
Masyarakat Bogor Timur tidak salah untuk gerah dan ingin pisah dari Kabupaten Bogor. Mereka boleh berbangga memiliki Gunungputri yang punya torehan baik dalam hal IPM. Namun, kecamatan lainnya, seperti Sukamakmur jadi juru kunci alias paling buncit dari 40 kecamatan dilihat dari IPM dengan rasio 51,51.
Parahnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di kecamatan itu paling buruk diantara yang kecamatan lain di Bumi Tegar Beriman. Hanya menyentuh 4,12 tahun atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD).
Sementara Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku tugas Pemkab Bogor sudah selesai dengan menyampaikan persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Bogor ke Pemprov Jabar pada 2019 lalu.
"Tugas Pemkab Bogor dengan DPRD sudah selesai. Sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diteruskan ke pemerintah pusat," kata Ade Yasin.
Meski begitu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus mengawal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur, agar ada percepatan pada tataran Pemprov Jabar dan Kementerian Dalam Negeri.
"Kabupaten Bogor cukup luas dengan 40 kecamatan. Wajar kalau dipisah. Untuk Bogor Timur cukup kita kawal supaya ada percepatan. Tapi kami tidak bisa pastikan prosesnya berapa lama. Yang jelas administrasinya sudah selesai," katanya.
Berikut ini data & fakta 7 kecamatan bakal Calon DOB Kabupaten Bogor Timur
GunungputriIPM : 80,35AHH : 76,60 tahunHLS : 13,05 tahunRLS : 10,11 tahun
KlapanunggalIPM : 68,96AHH : 72,12 tahunHLS : 11,77 tahunRLS : 7,05 tahun
CileungsiIPM : 73,31AHH : 73,66 tahunHLS : 12,26 tahunRLS : 9,31
JonggolIPM : 64,94AHH : 70,99 tahunHLS : 11,25 tahunRLS : 7,10 tahun
TanjungsariIPM : 56,39AHH : 68,01 tahunHLS : 10,11 tahunRLS : 5,34 tahun
CariuIPM : 58,94AHH : 70,24 tahunHLS : 11,38 tahunRLS : 5,56 tahun
SukamakmurIPM : 51,51AHH : 61,92 tahunHLS : 9,52 tahun
Keterangan:– IPM : Indeks Pembangunan Manusia– AHH : Angka Harapan Hidup– HLS : Harapan Lama Sekolah– RLS : Rata-rata Lama Sekolah
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Kabupaten Bogor Temukan Penggelembungan Suara Antarpartai dan Antarcaleg
Beberapa kecamatan yang tercatat mengalami pergeseran suara antara lain, Ciseeng, Klapanunggal, Gunungputri, Bojonggede, Jasinga, dan Citeureup.
Baca SelengkapnyaPenerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaUpdate Kebakaran Gudang Amunisi Kodam Jaya, Mobil Damkar Ditarik dari Lokasi
Proses pemadaman kebakaran gudang peliri Kodam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya dinyatakan sudah selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Perintahkan Panglima TNI Segera Selesaikan Dampak Ledakan Gudang Amunisi di Ciangsana Bogor
Kasus kebakaran dan ledakan Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Sejumlah Masalah pada TPS di Bogor
Bawaslu menemukan beberapa masalah dalam proses pemungutan suara pada sejumlah TPS di Kota Bogor,
Baca SelengkapnyaBukan Hanya di Jalan Raya, Baliho Caleg di Cirebon Marak Ditemukan di Area Kuburan
Alat peraga kampanye milik peserta pemilu yang dipasang di area pemakaman umum dan median jalan melanggar aturan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Terima Laporan Dugaan Penggelembungan Suara di Mojokerto
Laporan itu berasal dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil III dari Partai Demokrat, yaitu Surasa dan Ananda Ubaid Sihabuddin Arg
Baca SelengkapnyaPemudik Lewat Tol Bocimi Arah Sukabumi Dialihkan ke Gerbang Tol Cigombong
Ini dilakukan karena sedang dilakukan perbaikan pasca peristiwa longsor yang terjadi akibat curah hujan tinggi.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya