Merdeka.com - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito menanggapi bocornya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kebocoran sertifikat vaksinasi kemungkinan karena Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Kepala Negara sudah tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum sebagai data calon presiden pada saat Pemilihan Presiden.

"Terkait dengan tersebarnya NIK Presiden, hal ini dimungkinkan karena NIK Presiden tersedia sebagai data calon presiden pada saat Pemilihan Presiden," ungkapnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9).

Wiku memastikan pemerintah terus memperbaiki keamanan data vaksinasi yang berada di aplikasi PeduliLindungi. Salah satu caranya, pemerintah menggunakan lima parameter untuk mengecek sertifikat vaksinasi di PeduliLindungi, di antaranya NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin.

"Penting untuk diketahui bahwa saat ini digitalisasi informasi kesehatan masih dalam tahap transisi menuju satu data. Setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan menjadi masukan dan akan dievaluasi," sambungnya.

Wiku menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan fungsi PeduliLindungi.

"Sehingga nantinya sistem digital ini dapat berkembang lebih aman dan lebih baik," tandasnya.

Sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi beredar di media sosial. Sertifikat itu menunjukkan keterangan tanggal vaksinasi dosis kedua yang dilakukan Jokowi.