Satgas Saber Pungli Bengkulu Bidik Penyalahgunaan Bansos Covid-19
Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Bengkulu Komisaris Besar Polisi Anwar Effendi menyatakan saat ini pihaknya fokus melakukan pengawasan penyalahgunaan bantuan pandemi COVID-19.
Pihaknya akan turun langsung ke daerah-daerah guna memantau penyaluran bantuan pandemi COVID-19 tersebut agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
"Ini sejalan dengan instruksi Kapolri agar ada pengawasan dari seluruh elemen terhadap pendistribusian bantuan COVID-19 untuk masyarakat," kata Anwar di Bengkulu dilansir Antara, Jumat (19/2).
Selain memantau penyaluran, Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu juga akan meningkatkan kegiatan sosialisasi agar terbangun kesadaran bersama di dalam masyarakat untuk mencegah praktik pungutan liar terhadap penyaluran berbagai bantuan COVID-19.
Menurutnya, salah satu bentuk praktik pungli yaitu penarikan uang tanpa dasar hukum yang jelas, seperti menarik retribusi tanpa ada kontribusi.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Bengkulu untuk melakukan penguatan terhadap Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Satgas Saber Pungli," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mendukung upaya Satgas Saber Pungli melakukan monitor terhadap penyalahgunaan bantuan pandemi COVID-19.
Bahkan, Satgas Saber Pungli dinilai perlu melalukan penindakan sesuai hukum jika menemukan praktik pungli terhadap bantuan pandemi COVID-19.
Menurutnya, upaya penindakan itu diperlukan untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi oknum yang berani melakukan pungli terhadap bantuan pandemi COVID-19.
Apalagi menurut Hamka, bantuan pandemi COVID-19 yang disalurkan pemerintah itu untuk memudahkan masyarakat agar tidak terlalu terkena dampak pandemi COVID-19.
"Penindakan sebagai jalan memberikan terapi kejut itu perlu karena itu bagian dari pembinaan terhadap masyarakat agar sadar hukum," demikian Hamka.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSatgas Damai Cartenz: Pemilu 2024 di Papua Aman Tanpa Gangguan KKB
Satgas Damai Cartenz melaporkan situasi Kamtibmas di 9 daerah operasi di Pemilu 2024 tidak ada gangguan-gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Baca SelengkapnyaGanjar Sepakat dengan Wapres soal Dugaan Penyalahgunaan Bansos: Penting untuk Ditindaklanjuti Bawaslu
Ganjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu
Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaBelasan Satpol PP Garut Dukung Gibran Langgar Aturan Pemilu Tak Bisa Disanksi, Begini Penjelasan Bawaslu
Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.
Baca SelengkapnyaPemudik Sakit di Kampung Halaman Bisa Berobat Pakai BPJS Tanpa Pindah Faskes, Begini Cara Urusnya
Hal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.
Baca SelengkapnyaBulog Kembali Salurkan Bantuan Pangan Beras Usai Masa Tenang Pemilu 2024
Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memantau langsung Penyaluran Bantuan Beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor (15/2).
Baca SelengkapnyaSatgas Urai Kemacetan Polri Disebar di Setiap Polda Mulai Banten hingga Jatim Sesuai Jam Rawan Macet
Petugas juga melakukan pemetaan sejumlah titik rawan macet.
Baca Selengkapnya