Merdeka.com - Pemerintah memutuskan Sinovac menjadi salah satu vaksin booster. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan keputusan tersebut sudah melalui pertimbangan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Pada prinsipnya, keputusan menjadikan Sinovac sebagai salah satu vaksin booster telah melalui perumusan para ahli yaitu dari ITAGI," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers, Rabu (27/4).

Wiku meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan efektivitas vaksin Sinovac. Dia memastikan pemerintah berkomitmen menyediakan setiap dosis vaksin Covid-19 yang efektif serta aman.

Menurut Wiku, mekanisme vaksinasi booster Sinovac sama seperti vaksin lain. Tidak ada perbedaan sama sekali.

Bekas Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (UI) mengatakan sejalan dengan penetapan Sinovac jadi salah satu booster, pemerintah meningkatkan stok vaksin.

"Pemerintah akan terus menambah pasokan vaksin agar mencukupi kebutuhan baik dari mekanisme pembelian ataupun kerja sama bilateral," tandasnya.

Kemenkes Putuskan Sinovac Jadi Vaksin Booster

Kementerian Kesehatan akan menyediakan vaksin Sinovac sebagai alternatif vaksinasi booster. Keputusan ini merupakan respons atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022 tentang penyediaan vaksin halal.

"Tentunya masyarakat yang merasa nyaman untuk menggunakan Sinovac, kami membuka peluang vaksin tersebut untuk digunakan juga sebagai vaksinasi booster," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi dalam konferensi pers yang dikutip Selasa (26/4).

Nadia menjelaskan, pemerintah telah menyediakan enam regimen vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Regimen tersebut yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, dan Sinopharm.

Regimen vaksin ini diperoleh dengan berbagai macam skema, baik melalui pembelian langsung, kerja sama bilateral dan multilateral, skema hibah, dan COVAX Facility.

MA Minta Penyediaan Vaksin Halal

MA mengabulkan permohonan hak uji materil yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) atas Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Putusan Majelis Hakim Agung itu teregister dengan nomor perkara 31P/HUM/2022 dengan susunan Majelis Hakim Agung yakni Supandi sebagai Hakim Ketua, Is Sudaryono dan Yodi Martono sebagai Hakim Anggota. Keputusan tersebut keluar pada Kamis (14/4).

Dalam amar putusan Nomor 31 P/HUM/2022, Mahkamah Agung menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia,” bunyi salinan putusan MA.

Saat ini, ada empat jenis vaksin Covid-19 di Indonesia yang sudah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni Sinovac, Zifivax, Merah Putih, dan Sinopharm.