Merdeka.com - Tokoh intelektual Betawi Ichsanuddin Noorsy menyatakan, wacana pemindahan ibu kota negara bisa dieksekusi dalam dua model. Akan tetapi, kata doa, harus ada kota yang menjadi pusat bisnis dan sentral administratif.

"Bisa, sepanjang itu direncanakan dengan baik. Model pertama berarti kota link, kota administrasi sama kota bisnis dipindahkan total," ujar Ichsanuddin Noorsy di Gelanggang Pemuda, Jakarta Timur, Kamis (4/6).

Dia mencontohkan ada dua kota yang berfungsi sebagai pusat bisnis dengan kota sebagai pusat administratif. Keduanya bisa dipisahkan namun dalam jarak yang tak begitu jauh atau dibuat berdampingan.

"Contohnya kalau kita lihat Malaysia, Kuala Lumpur dengan Putra. Atau seperti Sidney dengan Canberra. Atau seperti Washington dengan New York posisinya," ungkapnya.

Menurut dia, model semacam itu sudah dirancang di era Soeharto yani pemisahannya Jakarta dengan Bojong Gede. Baginya konsep yang dibangun Soeharto kala itu kelihatan cara perancangannya yang luar biasa di eranya. Namun, karena Soeharto dijatuhkan oleh gerakan mahasiswa akhirnya tidak kesampaian rencana tersebut.

Di sisi lain ada model kedua yaitu pemisahan kota administratif dengan kota bisnis dengan selisih jarak yang jauh. Model ini yang pernah digagas oleh Soekarno yang ingin memindahkan ke Palangkaraya.

Namun kota Jakarta sudah terlanjur menjadi kota bisnis. Dia berharap agar ada penguatan pada bagian administratif negara.

"Kalau anda lihat sebenarnya Jakarta sudah dikuasai pebisnis. Anda bisa lihat tarikan mulai dari Jakarta Barat yang berdampingan dengan Jakarta Utara, sampai ke selatan di Blok M sana, itu isinya pebisnis semua enggak peduli mau jam berapa. Begitu juga Grogol, Pulogadung 24 jam, sama. Jadi ketika dia didominasi oleh kekuatan bisnis ini harus diselesaikan bagaimana kekuatan administratifnya," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi - JK kembali membuka wacana akan memindahkan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta. Bahkan pemerintah telah mempersiapkan pemindahan ibu kota negara. Pemerintah menyebut Pulau Kalimantan menjadi tempat ideal untuk Ibu Kota Indonesia yang baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan Palangka Raya saat ini bukan lagi menjadi pilihan pemerintah untuk dijadikan ibu kota negara yang baru. Palangkaraya dinilai sudah tidak layak karena daya dukung lahan yang tidak memadai. Meskipun Palangka Raya memiliki wilayah yang luas yakni 2.679 kilometer persegi, atau hampir empat kali lebih luas dibandingkan luas Jakarta 740,3 kilometer persegi, lahan layak huni masih kecil dan rawan terjadi banjir apabila salah dalam mengelola.