Merdeka.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Salahuddin Uno enggan berkomentar terkait utang kampanye Anies Rasyid Baswedan sebesar Rp50 miliar saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2017. Sandiaga memilih tidak memperpanjang masalah utang tersebut.

"Sekali lagi saya sampaikan, saya sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini diberitakan," ujarnya usai menghadiri Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Malino, Gowa, Minggu (12/2).

Sandiaga menegaskan, persoalan ungkit mengungkit berpotensi memecah belah apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti. Padahal sejatinya, kata menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, Pemilu seharusnya disambut suka cita, bukan pecah belah.

"Itu berpotensi memecah belah kita sementara kontestasi demokrasi ini harus kita sambut dengan suka cita, pertamanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita utamakan," tegasnya.

Sandiaga menjelaskan, pesta demokrasi harusnya menjadi ajang adu gagasan, percepatan pembangunan kebijakan agar tepat sasaran.

"Sehingga akhirnya kita tidak menatap lagi masa lalu, tapi masa depan," ucapnya.

Awal Mula Hebohnya Utang Anies Baswedan

Sebelumnya diberitakan, Erwin Aksa mengungkap ada perjanjian utang piutang antara Sandiaga dan Anies mengungkapnya saat diundang menjadi narasumber dalam Youtube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Minggu, 5 Februari 2023 kemarin.

Saat wawancara, Akbar Faizal sempat menanyakan soal perjanjian politik dalam Pemilu. Erwin pun mengungkap perjanjian dalam Pemilu sangat dibutuhkan demi kelangsungan di dunia politik.

Saat itu, dia menerangkan, saat Pilkada DKI 2017, pasangan calon Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak hanya ada perjanjian politik. Namun juga perjanjian utang piutang.

"Saya baru tahu juga memang, itu memang waktu putaran pertama (Pilkada DKI 2017), ya. Logistik juga susah. Jadi yang punya logistik kan Sandi, Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu," kata Erwin dalam wawancara di akun YouTube Akbar Faizal Uncensored dikutip Senin (6/2).

Erwin menyebut surat perjanjian tersebut disusun oleh Rikrik Rizkiyana yang merupakan pengacara Sandiaga Uno. Dia menegaskan perjanjian tersebut mencatat Sandiaga Uno meminjamkan uang kepada Anies Baswedan.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang, barangkali ya. Ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," terangnya.

Menurutnya, nilai utang piutang antara Anies dan Sandi mencapai Rp50 miliar. Saat itu kondisi keuangan masih sulit pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

"Karena waktu itu putaran pertama, kan, namanya juga lagi tertatih-tatih waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat, dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, Rp50 miliar barangkali," tutup Erwin.

Tanggapan Anies

Bakal calon presiden NasDem, Anies Baswedan membenarkan ada surat pernyataan utang Pilkada DKI Jakarta 2017. Utang tersebut dimaksudkan untuk biaya kampanye. Anies mengatakan, saat ini utang tersebut tidak perlu lagi dilunasi. Karena dalam surat perjanjian, utang dinyatakan selesai tanpa perlu dilunasi apabila menang Pilkada DKI Jakarta.

"Apabila kami menang Pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu, artinya selesai lah kira-kira," ujar Anies dalam dalam YouTube Merry Riana, dikutip Sabtu (11/2).

Anies menjelaskan, utang tersebut merupakan dukungan kampanye dalam bentuk dana. Kemudian dalam surat perjanjian dicatatkan sebagai utang. Dananya pun bukan dari Sandiaga Uno, tetapi politikus Gerindra itu hanya menjadi penjamin.

"Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya yang menyatakan, ada suratnya, surat pernyataan utang saya yang tanda tangan," jelas Anies.

Dalam surat perjanjian, Anies diminta membayar utang tersebut bila kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Bila menang, maka utang tersebut dianggap tidak perlu dibayar.

Maka dari itu, Anies menegaskan, dirinya tidak memiliki utang apapun yang harus dibayarkan ihwal Pilkada DKI Jakarta. Karena dalam perjanjiannya sudah jelas tidak perlu melunasi.

"Jadi tidak ada sebuah utang yang hari ini harus dilunasi. Enggak ada. Karena ketika Pilkadanya selesai, ya selesai. Jadi, menjadi aneh ketika sekarang kita bicarakan soal ada utang yang belum selesai. Sudah selesai dulu, karena perjanjiannya itu gini," pungkasnya.