Sandi Nilai Tim Asistensi Hukum sebagai Tindakan Vulgar Memberangus Demokrasi

Rabu, 15 Mei 2019 07:17 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Sandi Nilai Tim Asistensi Hukum sebagai Tindakan Vulgar Memberangus Demokrasi Sandiaga. ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno prihatin atas lumpuhnya kontrol terhadap pemerintah dalam demokrasi di negara Indonesia. Sandiaga menyampaikan simpati kepada media massa yang tidak memberitakan kecurangan Pemilu 2019 dengan gamblang.

Hal itu disampaikan dalam acara BPN mengungkapkan fakta fakta kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

"Kita menyaksikan dan merasakan dilumpuhkannya instrumen kontrol dalam demokrasi kita. Kami menaruh simpati kepada rekan rekan media yang mengalami tidak dapat memberitakan berbagai kecurangan," kata Sandi.

Kemudian, kata Sandi, ada upaya sistematis melemahkan suara oposisi dengan cara penangkapan aktivis, kriminalisasi para ulama, dan para cendekiawan yang menjadi penyuara hati nurani rakyat. Dia pun menyinggung Tim Hukum Nasional yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Pembentukan tim asistensi hukum nasional untuk memantau pernyataan tokoh disingkat tiktok. Tadi yang disebut oleh Bang Mi'ing (Politisi PAN Dedi Gumelar), tentu saja tokoh yang dimaksud tokoh yang berseberangan dengan pemerintah," kata Sandi.

"Ini adalah tindakan vulgar yang memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat," sambungnya.

Selain itu, Sandiaga juga miris hasil hitung cepat dari lembaga survei sekarang seperti konsultan politik paslon tertentu dan merupakan suatu praktik yang sangat nyata mengandung konflik kepentingan.

"Lantas kepada rakyat pemilih itu dipertontonkan kesalahan kesalahan yang ditemukan dalam situng pemilu," kata Sandi.

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut merasa ironi dengan data data suara pemilu 2019 yang cenderung menyesatkan tetap dijadikan acuan.

"Ironis seruan seruan protes damai yang dilakukan n atau audit atas koreksi. Ironis lagi sistem yang terbukti menampilkan puluhan ribu kekeliruan yang cenderung menyesatkan itu tetap dipergunakan dan dengan alasan ini bukan sistem yang akan digunakan untuk menentukan hasil akhir," tandasnya. [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini